nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dana Haji Naik, Wapres JK Minta BPKH Selektif Investasi

ant, Jurnalis · Selasa 23 Januari 2018 18:02 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 01 23 320 1849161 dana-haji-naik-wapres-jk-minta-bpkh-selektif-investasi-xUIq2RlgZF.jpg Wapres Jusuf Kalla. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Badan Pengelola Keuangan haji (BPKH) harus melakukan investasi dengan baik terhadap dana haji sehingga keuntungannya dapat digunakan untuk menutup kekurangan keperluan jemaah.

"Ya harus investasi dengan baik dan yang menguntungkan, seperti contoh lembaga tabung haji (Malaysia) itu punya kebun sawit, punya tambak, punya investasi gedung, punya tanah sehingga dia sangat bagus pengelolaannya," kata Wapres Jusuf Kalla di Kantornya, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Pengelolaan dana keuangan haji harus dilakukan dengan baik dan berhati-hati supaya tidak disalahgunakan keuntungannya untuk kepentingan golongan tertentu. BPKH selaku pengelola dana haji diharapkan memiliki keberanian untuk berinvestasi dengan menggunakan dana tabungan haji milik rakyat Indonesia.

Sementara itu, terkait rencana kenaikan biaya naik haji, Wapres mengatakan bisa saja menggunakan keuntungan simpanan dana haji untuk menutupi kekurangan. Namun hal itu perlu dikaji dan dihitung secara rinci apabila ingin digunakan.

Baca juga: Biaya Umrah dan Haji Dipastikan Naik, Menag Lukman: Jangan Beratkan Jamaah

"Dana haji itu bisa saja diambil keuntungannya, tapi jangan lupa itu jangka panjang karena (kalau) anda setor hari ini (maka) nanti naik hajinya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Sehingga, kalau tidak diatur dengan baik, bisa-bisa lima atau 10 tahun lagi akan sulit. Jadi harus hati-hati," kata Wapres.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin membenarkan pemerintah masih menghitung kenaikan biaya haji dan umroh pasca penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar lima% oleh pemerintah Arab Saudi sejak 1 Januari 2018.

Selain menghitung besaran haji dan umroh akibat penerapan PPN dari pemerintah Arab Saudi, Kemenag saat ini juga sedang menyiapkan sejumlah regulasi sebagai harga acuan/referensi pelaksanaan umroh agar masyarakat aman dan nyaman saat melaksanakan ibadah.

Salah satu besaran yang diusulkan adalah Rp20 juta per orang mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang sudah disepakati oleh Himpunan Penyelenggara Haji dan Umrah (Himpuh).

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini