Tata Ulang Wilayah Jaringan Distribusi Gas Ciptakan Kepastian Niaga

Feby Novalius, Jurnalis · Selasa 06 Februari 2018 14:16 WIB
https: img.okezone.com content 2018 02 06 320 1855426 tata-ulang-wilayah-jaringan-distribusi-gas-ciptakan-kepastian-niaga-GRFWJKEDQY.jpg BPH Migas (Foto: Feby Novalius/Okezone)

JAKARTA - Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan gas Bumi. Dengan aturan tersebut Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) gas semakin ditata dengan baik.

Dalam aturan tersebut, Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2018, mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi melalui pipa dan guna meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan di dalam negeri serta mengakomodasi perkembangan moda penyaluran gas bumi selain pipa pada kegiatan usaha gas bumi.

"Intinya kami dari BPH Migas berterima kasih dengan terbit Permen ESDM 4 2018, sehingga ke depan BPH migas jalankan UU 22/2001 soal Migas di mana pasal 46 disebutkan pengusahaan gas transmisi dan distribusi nasional. Jadi melelang ruas transmisi dan wilayah transmisi," ujar Kepala BPH Migas Fanshrullah Asa, di Gedung BPH Migas, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Dia menerangkan, dalam Permen ESDM 4/2018 membuat suatu kepastian niaga penyaluran gas yang telah diamanatkan dalam Rencana Induk Jaringan Transmisi. Oleh karena itu di dalamnya akan ada revisi untuk Wilayah Jaringan Distribusi.

"Di dalam peraturan BPH yang sudah ada dan mengacu Permen, kami dikasih waktu 18 bulan dan nanti ada revisi Rencana Induk Jaringan Transmisi, jadi nanti ada Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) di berbagai kabupaten dan kota itu akan dilelang oleh BPH yang selama ini mungkin WJD dalam bentuk dedicated hilir (pipa khusus," tuturnya.

Kemudian, Ifan sapaan akrabnya, memastikan bahwa BPH Migas akan akan tetap melaksanakan lelang ruas transmisi bukan ruas WJD yang memanang sudah diamanhkan dalan Rencana Induk Jaringan Transmisi. Misalnya, seperti ruas Natuta-Kalbar, Kalrba-Kalteng, Sulawesi.

"Tapi ini pun bisa dilaksanakan setelah koordinasi dengan ESDM bagaimana kepastian juga kelayakan feasible keekonomian termasuk dengan SKk Migas," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Harya Adiyawarman menambahkan, terbitnya Permen ESDM Nomor 4/2018, mengatur Wilayah Jaringan Distribusi dan Wilayah Niaga Tertentu.

"WJD itu akan ikuti wilayah administratif, ini tergantung BPH Migas atau Badan Usaha yang sudah dikoordinasikan BPH. Manakala ada WJD yang sudah ditetapkan maka otomatif ditempatkan Wilayah Niaga Tertentu. Otomatis pemerintah jamin pasokan gasnya," ujarnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini