BUSINESS SHOT: Gaji PNS Dipotong untuk Zakat, Bukan Politik dan Kewajiban

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Sabtu 10 Februari 2018 14:12 WIB
https: img.okezone.com content 2018 02 09 320 1857138 business-shot-gaji-pns-dipotong-untuk-zakat-bukan-politik-dan-kewajiban-WpB1JLt99w.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

Lukman juga mengatakan, nantinya PNS diminta untuk memberikan pernyataan tertulis yang berisi kesediaannya untuk menyisihkan pendapatannya untuk berzakat. Jika PNS bersedia, maka zakat akan mulai ditarik sedangkan jika menolak maka pemotongan gaji untuk zakat tidak akan dilakukan.

"Oleh karenanya bagi ASN muslim yang gajinya tidak rela disisihkan untuk zakat, dia bisa mengajukan keberatan atas secara tertulis," jelasnya.

Lebih lanjut Lukman mengatakan, untuk melakukan perjanjian tertulis tersebut maka PNS diharuskan melakukan Akad antara instansi pemerintahan dan PNS sebagai simbol kesediaannya untuk zakat.

"Tentu akan ada akadnya nanti. Kami mungkin memotong gaji PNS ada ketersediaan dari aparatur itu sendiri," jelasnya.

Menag Lukman Hakim pun mengatakan, optimalisasi penghimpunan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim bukan bukan hal baru. Sebab, Indonesia sudah memiliki UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dari UU itu, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU 23 tahun 2014. Lalu ada Instruksi Presiden No 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku, informasi soal gaji PNS yang akan dipotong 2,5% untuk zakat sudah disampaikan. Hanya saja, detailnya seperti apa masih akan dibahas.

Dia mengatakan, pada dasarnya rencana memotong gaji PNS muslim sebagai keinginan meningkatkan sumbangan dalam hal ini melalui zakat. Untuk itu, pemerintah akan mengakomodasi hal tersebut melalui institusi yang jelas yakni Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro pun menanggapi hal ini dengan mengatakan pemanfaatan dana dari pemotongan gaji untuk zakat, bukanlah untuk membangun infrastruktur.

"Kalau zakat itu bukan bangun infrastruktur, tapi untuk membantu pengentasan kemiskinan," katanya di Kantor Bappenas, Jakarta.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini