Image

Menhub Tagih Janji Kemenkomimfo soal Sistem Pemantauan Taksi Online

ant, Jurnalis · Selasa 13 Februari 2018 16:58 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 02 13 320 1859013 menhub-tagih-janji-kemenkomimfo-soal-sistem-pemantauan-taksi-online-IHIi9ZRWhS.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta agar Kementerian Komunikasi dan Informatika segera memenuhi janji untuk membuat dashboard pemantau taksi daring.

Hal itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang seharusnya sudah terlaksana per 1 Februari 2018.

"Tadi pagi saya ketemu sopir taksi daring, mereka minta sekali lagi. Saya minta agar ini dilaksanakan dengan cepat karena hal-hal prinsip yang diperlukan pengemudi berkaitan dengan payung hukum aplikasi," kata Budi usai Pembekalan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Kemenhub, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

 Baca juga: Driver Taksi Online Diberi Waktu Urus Dokumen Sesuai Permenhub

Budi mengatakan akan memberi waktu maksimal satu bulan untuk Kemenkominfo dalam melaksanakan kewajiban yang sudah diatur oleh undang-undang itu.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan setelah rapat dengan Menkominfo Rudiantara banyak ditemukan permasalahan di lapangan, salah satunya ketidaksesuaian identitas yang didaftatkan di perusahaa dengan diaplikasi, sehingga menyulitkan dalam pendataan untuk dashboard pemantauan.

Untuk itu, Budi meminta perusahaan aplikasi melakukan moratorium tidak lagi menerima pendaftaran calon pengemudi, termasuk dengan cara perorangan.

"Jadi jangan menerima pendaftaran baru buat mereka, yang sudah ada, ditata dulu," katanya.

 Baca juga: Menhub Larang Taksi Online Rekrut Sopir Baru

Selain itu, lanjut dia, ditemukan pula di lapangan satu pengemudi terdaftar di tiga perusahaan aplikasi, yaitu Gocar, Uber dan Grab Car.

"Harusnya ketiga aplikator itu hari ini bertemu lagi dengan saya, mereka akan mendeklarasikan ke media bahwa pendaftaran diberhentikan dulu. Saya menunggu sampai sore, kalau enggak datang, ya sudah artinya tahu sendiri," ucapnya.

 Baca juga: Uji Kir Taksi Online Sepi Peminat

Menurut dia, permasalahan taksi daring bukanlah hanya Kemenhub semata, tetapi banyak sektor yang terlibat, yaitu Kemenkominfo terkait aplikasi, Kemenaker Trans terkait tenaga kerja sopir, Kementerian Koperasi dan UKM terkait badan hukum dan sebagainya.

"Bukan Kemenhub saja, tapi selalu kami yang disudutkan," katanya.

Dia meminta agar perusahaan aplikasu atau aplikator bersikap terbuka karena selama ini pemerintah sudah begitu intens berkomunikasi.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini