nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pembangunan Infrastruktur Harus Koneksikan Mekanisme Perdagangan Internasional

ant, Jurnalis · Selasa 13 Februari 2018 17:45 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 02 13 320 1859054 pembangunan-infrastruktur-harus-koneksikan-mekanisme-perdagangan-internasional-m3D9BBgHz1.jpg Ilustrasi Infrastruktur. (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur di berbagai daerah sudah selayaknya diarahkan agar dapat terintegrasi dengan mekanisme perdagangan internasional guna meningkatkan kesejahteraan kalangan masyarakat di Tanah Air.

"Pembangunan infrastruktur juga harus diarahkan untuk mendukung terintegrasinya Indonesia dengan perdagangan internasional," kata Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies, Hizkia Respatiadi, Selasa (13/2/2018).

Menurut Hizkia, tidak hanya menggalakan ekspor, Indonesia juga harus siap mengimpor komoditas, baik pangan maupun barang dan jasa, dari negara lain, yang terbantu dengan pembangunan infrastruktur. Dengan mengikuti mekanisme tersebut, menurut dia, Indonesia akan menjadi semakin kompetitif dalam bidang ekspor dan impor.

Selain itu, ujar dia, harga barang dan komoditas juga akan mengikuti mekanisme internasional sehingga tidak ada lagi pihak yang bisa memonopoli suatu barang atau komoditas tertentu.

"Dengan semakin mudahnya barang atau komoditas masuk dan keluar ke dan dari Indonesia, harga barang dan komoditas tersebut akan semakin terjangkau," katanya.

Dia berpendapat hal itu akan berdampak positif yaitu masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan komoditas berkualitas dengan harga terjangkau dan hal ini juga mendorong semakin berkembangnya suatu kawasan.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim mengajak sejumlah pengusaha untuk mengenali perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati pemerintah, karena sebagian besar pengusaha Indonesia masih banyak yang belum mengetahui.

Ajakan itu dilakukan dengan sosialisasi jenis-jenis perjanjian yang tertuang dalam "Free Trade Agrement", kata Kepala Komite Tetap Lembaga Multilateral dan Perjanjian Perdagangan Bebas Kadin Indonesia Wahyuni Bahar di Surabaya.

Menurut dia, pengusaha Indonesia masih banyak yang belum mengetahui tentang berbagai ketentuan dan perjanjian yang telah dibuat pemerintah.

Sementara itu, lembaga swadaya masyarakat Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai kebijakan kerja sama perdagangan internasional yang dilakukan pemerintah justru meningkatkan ketergantungan terhadap produk-produk impor.

"Fakta menunjukkan bahwa kebijakan liberalisasi perdagangan yang diambil oleh Indonesia tidak mendorong terjadinya 'trade diversion', tetapi semakin mengarah kepada 'trade creation' yang meningkatkan ketergantungan produk impor sebagai substitusi produk lokal yang dianggap mahal dan tidak kompetitif," kata Direktur IGJ Rachmi Hertanti di Jakarta.

Trade diversion adalah pengalihan perdagangan dari negara yang tidak ikut serta dalam perjanjian perdagangan tapi lebih efisien, ke negara yang ikut serta dalam perjanjian walau kurang efisien. Sementara itu, trade creation adalah penggantian produk domestik suatu negara yang melakukan integrasi ekonomi regional dengan produk impor yang lebih murah dari anggota lain.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini