nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

OJK: Semakin Banyak Agen Bank, Semakin Cepat Inklusi Keuangan

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Rabu 14 Februari 2018 15:14 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 02 14 20 1859511 ojk-semakin-banyak-agen-bank-semakin-cepat-inklusi-keuangan-hewq1z5dA9.jpg Foto: Yohana/Okezone

JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah mendorong pengembangan inklusi keuangan dalam negeri. Salah satunya dengan mendorong finansial teknologi.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso menyatakan, untuk mendorong inklusi keuangan hal yang perlu diperhatikan adalah kesadaran masyarakat untuk mau memiliki rekening bank, bukan hanya menabung tetapi juga melakukan peminjaman dana.

Oleh sebab itu, perkembangan teknologi akan mampu mendorong inklusi keuangan dengan hadirnya program. Lewat programan bank, maka dapat dibuat agen bank, yang merupakan perpanjangan dari bank untuk mengenalkan layanan jasa keuangan di masyarakat.

Baca Juga: Menko Darmin Minta Masyarakat Terlibat Dorong Inklusi Keuangan

Adapun agen bank menjadi pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas nama bank yang bekerjasama dengannya, memberikan layanan tanpa kantor (branchless banking).

"Agen ini adalah nasabah dari bank tersebut. Nasabah bank yang dipercaya kemudian bank melebelkan nasabah itu menjadi agen untuk membantu masyarakat bisa akses ke sektor keuangan menjadi lebih masif," jelas dia dalam acara seminar mengenai inklusi keuangan di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Baca Juga: Inklusi Keuangan Indonesia Terus Dipacu hingga 75%

Wimboh menyatakan, dengan semakin banyaknya agen bank yang tersebar di seluruh Indonesia maka semakin mempercepat perkembangan inklusi keuangan. Dia menjelaskan, agen bank ini dapat dimiliki satu atau  multiple bank. Hal ini tergantung dari keputusan bank untuk menggunakan agen bank tersebut.

"Kita OJK fleksibel untuk membuat agen bank itu menjadi multiple bank. Selama memang banknya memperbolehkan untuk itu. Prinsipnya boleh menjadi agen, tergantung pada bagaimana otoritas akan lihat kelayakannya," jelas Wimboh.

Baca Juga: Jokowi Ingin Semua Masyarakat Bisa Akses Perbankan

Selain itu, Wimboh juga menyinggung mengenai Peer to Peer (P2P) Lending yang harus transparansi. Salah satu perkembangan teknologi di keuangan ini, menjadi bagian penting yang harus diatur untuk melindungi masyarakat. Pasalnya, sistem peminjaman dana ini minim akan data peminjam maupun penerima pinjaman.

"Ini yang peer to peer lending sudah cukup besar itu sudah hitungannya Rp2 triliun hingga Rp3 triliun dalam satu tahun. Jumlah providernya sudah lebih dari 30," ungkapnya.

Oleh sebab itu, kata dia, dengan transparansi maka akan memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat yang menggunakannya.

"Kalau mereka memutuskan tetap transaksi, setidaknya mereka paham risikonya," pungkas Wimboh.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini