nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

iPhone dan Xiaomi, Merek HP Ilegal yang Paling Banyak Dimusnahkan

Feby Novalius, Jurnalis · Kamis 15 Februari 2018 17:17 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 02 15 320 1860178 iphone-dan-xiaomi-merek-hp-ilegal-yang-paling-banyak-dimusnahkan-V13OHhe2U1.jpg Ilustrasi (Foto: Reuters)

JAKARTA - Pemerintah berhasil menangkap ponsel ilegal yang dilakukan di beberapa lokasi yang tersebar di Jakarta, Depok, dan Tangerang dengan jumlah 12.144 unit. Mayoritas dari ponsel tersebut ternyata merk iPhone dan Xiaomi.

Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) Hasan Aula menilai, tentu tindakan ini bentuk kongkrit pemerintah dalam mendukung produk handphone resmi yang dibuat di dalam negeri.

 Baca juga: Hancurkan Barang Ilegal Rp53,2 Miliar, Sri Mulyani Sebut Pemusnahan Terbesar dalam Sejarah

"Dari kami, tindakan ini merupakan kongkrit dari pemerintah yang ingin membantu industri lokal. Dengan tindakan ini kami harap handphone ilegal ke depan bisa berkurang," tuturnya, di Kantor Bea Cukai, Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Dia mengungkapkan, tidak semua merk ponsel ilegal, pasalnya banyak perusahaan ponsel yang sudah membuat produknya di dalam negeri.

Baca juga:  Sri Mulyani: Kerugian Narkoba 1% dari PDB, Nilainya Tembus Rp135 Triliun

"Tidak semua merk ada. Tapi tadi kalau dilihat barang (ilegal) iPhone sama Xiaomi kan. Jadi cukup besar dua merk itu," tuturnya.

Menurutnya, pengaruh ponsel ilegal sangat mengganggu produksi dalam negeri. Pasalnya, ponsel tersebut masuk tidak bayar pajak dan tidak mengikuti aturan yang ada.

"Smartphone harus dibikin di Indonesia. Sekarang dengan Peraturan Menperin, semua smarphone harus melalui TKDN, dengan ini kan smeua harus bikin di Indonesia," tuturnya.

 Baca juga: Naik Buldoser, Sri Mulyani Lindas Botol Miras hingga Ponsel Ilegal

Selain itu, harga ponsel ilegal juga sangat murah atau sekira 30% di bawah harga ponsel resmi. Oleh karena itu, diberharap ke depan pemerintah memeriksa setiap imei handphone.

"Kalau ilegal kan sama sekali tidak ikut proses assembly di Indonesia. Kalau ikut kan dia harus izin ponsel, TKDN, bayar pajak PPN dan PPh," tuturnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini