Pembangunan Rumah Ditargetkan Capai 900.000 Tahun Ini

Feby Novalius, Jurnalis · Senin 19 Februari 2018 18:05 WIB
https: img.okezone.com content 2018 02 19 470 1861629 pembangunan-rumah-ditargetkan-capai-900-000-tahun-ini-uwwYTPT87n.jpg Ilustrasi Perumahan. (Foto: Okezone/Dede)

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 900.000 rumah tahun ini. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program 1 juta rumah.

"2017 kan (pembangunan) 906.000. Mudah mudahan dengan yang sekarang akan minimal 900.000 tercapai," tutur Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (19/2/2018).

Untuk bisa merealisasikannya, Basuki mengaku ada tiga tantangan dalam pembangun satu rumah yang harus diatasi, yakni harga tanah, birokrasi perizinan, dan penganggaran.

Baca Juga: REI Targetkan Bangun 250.000 Rumah MBR di 2018

"Untuk penganggaran saya kira (masih) bisa diatasi. Kita dengan REI (Real Estate Indonesia) atau dengan APBN. Kalo harga tanah mungkin tidak bisa di kota," tuturnya.

Menurut Basuki, yang harus dikejar untuk bisa diselesaikan tahun ini adalah perizinan. Kementerian PUPR menargetkan adanya perizinan yang dikeluarkan dengan cepat. "Perijinan yang bisa kita kejar untuk perlancar perijinan di Pemkot atau Pemkab," ujarnya.

Baca juga: Banyak Ditemukan Pengembang Nakal, Menteri Basuki: Sudah Akad tapi Belum Dibangun

Sebelumnya, Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata mengatakan, pada tahun 2018 pihaknya menargetkan bisa membangun 236.261 unit rumah MBR. Jumlah tersebut meningkat cukup besar dari target yang ditetapkan pada tahun lalu yang hanya sebanyak 200.000 unit.

Meningkatnya target tersebut diputuskan setalah mendapatkan masukan dari berbagai pengembang yang ada di daerah. Menurutnya, berbagai pengembangan daerah tengah dalam kondisi yang bersemangat dalam menyediakan rumah MBR karena melihat besarnya potensi yang ada.

Nantinya lanjut Eman, pembangunan rumah MBR pada tahun ini akan di fokuskan kepada empat target pasar. Adapun keempat target pasar tersebut meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri, Pekerja di sekitar kawasan industri dan kelompok masyarakat sektor formal.

Apalagi pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga ikut membantu dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama Operasional (PKO) dengan 40 bank mitra.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini