Sederet Fakta Satuan Kerja Kementerian Lembaga yang Disindir Sri Mulyani

Keduari Rahmatana Kholiqa, Jurnalis · Rabu 21 Februari 2018 20:39 WIB
https: img.okezone.com content 2018 02 21 320 1862845 sederet-fakta-satuan-kerja-kementerian-lembaga-yang-disindir-sri-mulyani-l2EXyQAbKV.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggap bahwa satuan kerja (satker) punya perilaku yang tidak baik dengan dibuktikan seringnya melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Untuk mengetahui lebih lanjut, berita tentang satker Kementerian/Lembaga (K/L) sering revisi anggaran akan diulas secara detail, seperti dirangkum Okezone, Rabu (21/02/2018).


1. Sri Mulyani Sindir Satker K/L

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyindir satuan kerja (satker) yang merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) di Tahun 2017.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2018. di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Rabu (21/2/2018).


2. Satker Sering Lakukan Revisi

Mengutip data yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Marwanto Harjowiryono, Sri Mulyani menyebut dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2017 ada sebanyak 52.400 revisi DIPA yang diajukan oleh masing-masing satker. Sedangkan total satker di seluruh Indonesia sebanyak 26.000. Artinya, setiap satker melakukan revisi paling tidak dua kali.

"Itu artinya, narasinya adalah waktu Anda membuat perencanaan anggaran yang penting saya dapat uangnya dulu, nanti belakangan saya pikiran uangnya itu untuk apa. How bad that habit is. Jelek sekali kelakuan dan kebiasaan itu," tegasnya.


3. Sri Mulyani Minta Kurangi Angka Revisi DIPA

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar para K/L meminimalisasi angka revisi DIPA. Pasalnya, hal tersebut mencerminkan bahwa para K/L tidak menghormati uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari uang rakyat.

Padahal sebagai birokrat, K/L seharusnya memikirkan bagaimana struktur APBN lebih baik, sehingga masyarakat merasakan dampak positif dari keuangan negara.

"Kalau perasaan ini tidak ada dalam hati dan pikiran ibu bapak, maka APBN bisa bertambah terus, tapi dampak buat ekonomi dan masyarakat akan tetap stagnan," paparnya.


4. Sri Mulyani Beri Hukuman Pada Satker

Sri Mulyani mengancam tidak akan memberikan anggaran bagi satker dengan revisi paling banyak dengan alasan yang tidak relevan.

Pasalnya, dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2017 sebanyak 52.400 revisi DIPA yang diajukan oleh masing-masing satker. Sedangkan total satker di seluruh Indonesia sebanyak 26.000. Artinya, setiap satker melakukan revisi paling tidak dua kali.

5. Dinilai Tidak Hormati APBN

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mencerminkan bahwa para satker di tiap Kementerian/Lembaga (K/L) tidak menghormati uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari uang rakyat.

"Selain saya berikan prestasi, tahun depan saya akan lakukan punishment saja, yang lakukan revisi sangat sering, tahun depan tidak usah dikasih anggaran. Fair kan. Anda tidak bisa merencanakan anggaran, kenapa saya harus kasih anggaran? Merencanakan saja tidak bisa, kenapa saya harus kasih anggaran?" ujar Sri Mulyani dengan tegas di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Rabu (21/2/2018).

6. Perolehan Penghargaan Bagi Satker K/L

Pada tahun 2017, setidaknya ada 11 K/L yang memperoleh penghargaan terbaik pelaksanaan anggaran, antara lain:

3 (K/L) terbaik untuk kategori alokasi pagu kecil (di bawah Rp2,5 triliun)

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

2. Lembaga Administrasi Negara

3. Badan Standarisai Nasional

3 (K/L) terbaik untuk kategori alokasi pagu sedang (antara Rp2,5-Rp10 triliun)

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

2. Kejaksaan Agung

3. Kementerian Luar Negeri

4 (K/L) terbaik untuk kategori alokasi pagu besar (di atas Rp10 triliun)

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

2. Kementerian Keuangan

3. Kepolisian Republik Indonesia

4. Kementerian PUPR

5. Kementerian Sosial.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini