AGATS – Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan di kawasan Papua dan Papua Barat. Selain melalui pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan di kawasan paling timur Indonesia tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal.
Setelah pencabutan status kondisi luar biasa (KLB) kasus gizi buruk dan campak, kini pemerintah fokus pada upaya menciptakan kesejahteraan bagi warga Papua dan Papua Barat. Komitmen itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pem bangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Inpres ini kemudian ditindaklanjuti dengan program terpadu lintas kementerian.
”Sebagai implementasi inpres tersebut, Kemensos melakukan pendekatan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Asmat dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal,” ujar Menteri Sosial Idrus Marham pada kunjungan kerja di Kabupaten Asmat, Papua, kemarin.
Kunjungan kerja yang dipimpin Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani tersebut dihadiri pula Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Pendidikan dan Ke budayaan Muhadjir Efendi serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Kementerian Sosial, lanjut Idrus, telah meluncurkan beberapa program dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat setempat. Beberapa program tersebut di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), pembentukan Taruna Siaga Ben cana (Tagana), pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB), program Kearifan Lokal (Riflok) dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menyampaikan bahwa tahun 2018 Kementerian Sosial mengucurkan bantuan sosial untuk Provinsi Papua sebesar Rp717,58 miliar. Bansos tersebut terdiri atas bansos PKH yang mencakup PKH Reguler sebanyak 60.193 keluarga, PKH Disabilitas sebanyak 954 jiwa, dan PKH lanjut usia sebanyak 1.349 jiwa dengan nilai selu ruhnya sebesar 124,90 miliar.
”Untuk Bansos Pangan Beras Sejahtera terdiri atas beras sejahtera sebanyak 448.931 keluarga dan bantuan pangan non tunai sebanyak 16.784 keluarga seluruhnya senilai Rp592,68 miliar,” dia memerincinya. (Neneng Zubaidah)
Follow Berita Okezone di Google News
(dni)
