Kementerian/Lembaga: Bukan Organisasi Zaman Old

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 27 Februari 2018 11:53 WIB
https: img.okezone.com content 2018 02 27 320 1865302 kementerian-lembaga-bukan-organisasi-zaman-old-ThxMQZ76ZM.jpg Ilustrasi: Shutterstock

KEMENTERIAN Perdagangan pada 21 Februari 2018 menghapus kewajiban perpanjangan SIUP (surat izin usaha perdagangan) dan TDP (tanda daftar perusahaan). 

Seminggu sebelumnya, Kementerian ESDM memangkas 22 dari 51 peraturan di sektor ESDM sehingga totalnya tersisa 29 aturan. Bisa dibayangkan bagaimana senangnya stakeholders ketika aktivitas bisnis mereka di permudah dengan kebijakan penghapusan sejumlah peraturan atau perizinan.

Kita sendiri bisa merasakan bagaimana senangnya ketika urusan memperpanjang KTP atau SIM menjadi mudah. Kita bahagia saat mengurus akta kelahiran berlangsung cepat dan tidak ribet. Ketika kita membutuhkan bantuan pihak lain, kita ingin dilayani dan dipermudah. Kementerian-kementerian tersebut tak berarti ceroboh ketika menghapus berbagai perizinan/peraturan. 

Mereka sudah berhitung cost and benefit-nya. Sudah ada kalkulasi untung rugi. Memperlama pelayanan, banyaknya aturan mengikat, atau perizinan yang ribet sama dengan memunculkan masalah (baru). Menimbulkan madarat. Mempermudah berusaha artinya mengharapkan manfaat lebih besar. Tentu saja kontrol harus disiagakan untuk mitigasi risiko. Dengan memudahkan berusaha, artinya memperluas akses dunia bisnis menjadi lebih lincah, lebih efisien, dan lebih bebas mengeksplorasi potensi. Dunia bisnis juga lebih mudah dan cepat mengeksekusi rencana bisnis. 

Lembaga pemerintah di mata sebagian orang memiliki citra lamban dan tak efisien. Itu dulu. Zaman old ! Dulu ada paradigma, “Kalau bisa di per sulit, kenapa dipermudah?” Kini kita menyaksikan paradigma itu mulai dibalik. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Dalam agama Islam sangat dianjurkan mempermudah urusan orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat.” (HR Muslim). 

Belajar ke Ujung Timur Jawa 

Ajaran Islam itulah yang dipraktikkan Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi) dengan program “lahir procot, pulang bawa akta”. Bayi yang baru lahir di rumah sakit ketika pulang sekaligus bawa akta kelahiran. Dijamin! Saking inginnya memberikan layanan terbaik kepada warganya, Pemkab Banyuwangi punya “Mal Pelayanan Publik”. Isinya semua dinas yang terkait perizinan dan layanan masyarakat.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini