Image

Bisik-Bisik ke Menko Darmin, Jokowi: Kredit UMKM Harus di Atas 30%

Chyntia Sami B, Jurnalis · Rabu 07 Maret 2018 14:22 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 03 07 278 1869122 bisik-bisik-ke-menko-darmin-jokowi-kredit-umkm-harus-di-atas-30-e9BpuwFaoc.jpg Foto: Chyntia/Okezone

TANGERANG - Presiden RI Joko Widodo berencana untuk menaikkan plafon kredit dari perbankan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari sebelumnya minimal 20% menjadi di atas 30%.

Jokowi mengatakan, dia sudah menyampaikan rencana tersebut secara langsung kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution untuk segera mengumpulkan stakeholder terkait guna mempercepat realisasi rencana tersebut.

Baca Juga: OJK Bentuk Program Klaster Tingkatkan Volume KUR

"Terkait penyaluran kredit untuk UMKM, tadi saya sudah bisik-bisik sama Pak Menko Perekonomian untuk dikumpulkan para stakeholder dan diajak menaikkan plafon kredit yang di bawah 20% menjadi mestinya di atas 30%," ujar Jokowi di Tangerang, Rabu (7/3/2018).

Menurut Jokowi, besaran kredit yang disalurkan kepada UMKM dari setiap perbankan sebesar 20% memang diakuinya sangat kecil. Terlebih, pajak penghasilan (PPh) untuk UMKM sebesar 1% pun dirasa juga terlalu tinggi.

Baca Juga: Menko Darmin Panggil Wamenkeu hingga Bankir Bahas KUR

"Saya setuju bahwa kredit yang disalurkan biayanya kurang dari 20% dari kredit yang ada dan kecil sekali. Kalau tadi ada yang bilang naik jadi 30%, kalau bisa naik di atas 30% nanti akan diatur dalam regulasi UU Kewirausahaan," tuturnya.

Sementara, untuk PPh yang masih tinggi yakni sebesar 1%, pemerintah akan segera menurunkannya menjadi 0,5% pada akhir bulan Maret 2018.

"Tiap kali saya turun ke wilayah, para pengusaha mengeluhkan pajak UMKM yang tinggi. Kita sudah rapat tiga kali, akhir bulan ini turun jadi 0,5%," ungkapnya.

Baca Juga: Pemerintah Keluarkan 12 Ketentuan Baru tentang KUR

Orang nomor 1 di Indonesia tersebut mengaku, dia menginginkan penurunan PPh UMKM hingga 0,25%. Namun, dari hasil rapat yang dilakukan dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, penurunan terlalu besar akan mempengaruhi penerimaan pendapatan negara.

"Tadinya saya minta jadi 0,25%, tapi Menkeu ngotot tawar jadi 0,5% saja karena akan mempengaruhi penerimaan pendapatan negara. Jadi, ya saya ngikut saja ditawar 0,5%," tandasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini