nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bansos Cair Tepat Waktu hingga Kemudahan Berbisnis di Indonesia

Keduari Rahmatana Kholiqa, Jurnalis · Rabu 14 Maret 2018 06:26 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 03 13 320 1872284 bansos-cair-tepat-waktu-hingga-kemudahan-berbisnis-di-indonesia-mrEEZJoqhg.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Kepala Tim Asesmen dan Pengembangan Ekonomi Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPw BI) Kalimantan Barat, Adhinanto Cahyono mengatakan perayaan Imlek dan Cap Go Meh 2018 yang baru saja berlangsung, memberikan dampak bagi peningkatan ekonomi di Kalbar dan hal itu terlihat dari jumlah peredaran uang.

Sementara itu, Pemerintah memastikan pencairan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) bakal dikawal ketat sebab bansos yang cair empat kali setahun ini harus diterima tepat waktu.

Lalu, pemerintah Indonesia mendapat apresiasi atas capaian meningkatkan kemudahan berbisnis. Apresiasi itu disampaikan Delegasi US ASEAN Business Council saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta.

Ketiga berita tersebut menjadi berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal Okezone Finance. Untuk itu, berita-berita tersebut kembali disajikan secara lengkap.

BI Sebut Perayaan Imlek Tingkatkan Uang Keluar hingga 50%

Kepala Tim Asesmen dan Pengembangan Ekonomi Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPw BI) Kalimantan Barat, Adhinanto Cahyono mengatakan perayaan Imlek dan Cap Go Meh 2018 yang baru saja berlangsung, memberikan dampak bagi peningkatan ekonomi di Kalbar dan hal itu terlihat dari jumlah peredaran uang.

"Pada perayaan Imlek dan Cap Go Meh tahun ini ada peningkatan jumlah uang keluar di Kalbar. Peningkatan uang keluar bisa menjadi faktor yang mendorong peningkatan ekonomi daerah," ujarnya di Pontianak, Selasa (13/3/2018).

Dia menjelaskan, peningkatan yang ada untuk uang keluar dari KPw BI Kalbar selama periode Imlek tahun 2018, termasuk pada hari perayaan Cap Go Meh, yakni sebesar 50% lebih banyak bila dibandingkan dengan yang terjadi pada periode Imlek 2017.

"Uang keluar periode Imlek yang dimaksud adalah periode dua minggu sebelum Imlek hingga Cap Go Meh dan itu berdasarkan pengamatan dan pengeluaran terbanyak masyarakat pada periode tersebut," kata dia.

Menurutnya, peningkatan yang ada tidak terlepas dari faktor kondisi setelah puncak, yang umumnya turun perlahan di tahun 2017, yakni karena periode Imlek tahun 2017 berada pada bulan Januari yang merupakan kondisi setelah libur natal dan tahun baru.

"Dengan demikian jumlah uang keluar pada periode Imlek 2017 tidak terlalu besar sebagai akibat penyesuaian dari jumlah uang keluar pada periode libur Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 yang juga diikuti dengan jumlah uang masuk dalam jumlah yang cukup besar dari kondisi setelah puncak," jelas dia.

Dia merincikan bahwa dari sisi lain, peningkatan uang keluar juga sejalan dengan survei konsumen yang dilakukan oleh KPwBI Kalbar, dengan hasil terdapat peningkatan sebesar 20% pada indeks perkiraan pengeluaran untuk konsumsi Februari 2018, dibandingkan dengan Februari 2017.

"Namun, fenomena di atas belum dapat dipastikan akan terjadi secara persis pada periode sejenis di tahun selanjutnya. Mengingat, bahwa outliar dalam statistik atau data observasi yang muncul dengan nilai ekstrim di luar kewajaran yang seharusnya merupakan hal yang sangat perlu dipertimbangkan dalam hal tersebut," kata dia.

Bantuan Sosial Dijamin Cair Tepat Waktu

Pemerintah memastikan pencairan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) bakal dikawal ketat sebab bansos yang cair empat kali setahun ini harus diterima tepat waktu.

Pencairan bansos PKH tahap pertama kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masing-masing menerima Rp500.000 telah tuntas Februari lalu, sedangkan bansos tahap kedua akan cair Mei dengan nominal yang sama, tahap ketiga pada Agustus juga nominal yang sama, dan tahap akhir November sebesar Rp390.000.

“Bansos PKH harus tuntas disalurkan agar rakyat dapat menikmati apa yang telah dijanjikan oleh presiden,” kata Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, kemarin. Lebih lanjut, Idrus menjelaskan bahwa hingga 11 Maret 2018 telah disalurkan bansos PKH kepada 9.576.843 KPM dengan anggaran Rp4,79 triliun.

Adapun KPM yang telah mencairkan bantuannya di bank sebanyak 7.340.277 KPM atau sekitar 80,26%. Sementara yang sudah diterbitkan surat perintah membayar (SPM) sebanyak 9.776.625 KPM atau 98%, dan yang sudah diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebanyak 9.576.843 KPM atau 96%.

“Sebanyak 188.956 KPM dalam proses pemberian nomor register PKH dan Id-Unique number bansos serta kode wilayah oleh pusat data dan informasi. Selain itu, 34.419 calon KPM dalam proses verifikasi ulang ke daerah karena data belum lengkap sehingga belum bisa di buka rekeningnya secara kolektif,” ungkap Mensos.

Politikus Golongan Karya ini menyatakan perbankan yang ditunjuk telah mentransfer dananya sesuai per mintaan Kemensos. Dana Rp500.000 itu selanjutnya ditransfer langsung ke masing-masing rekening KPM. Menurut Idrus, pengawalan ketat proses pencairan bansos PKH di seluruh Indonesia ini tidak hanya dilakukan oleh Kemensos yang menurunkan seluruh pejabat eselon satu dan dua untuk memantau, tetapi juga melibatkan Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara), DPR melalui Komisi VIII, serta pemerintah daerah (pemda). Bahkan, lanjut dia, ketua DPR ikut terjun memantau penyaluran bansos PKH di Brebes dan Kebumen, Jawa Tengah awal Maret lalu. Sementara terkait dengan perluasan PKH 2019, Presiden Joko Widodo pada penyerahan bansos di Gresik, Jawa Timur (8/3) lalu, memastikan bahwa jumlah penerima bansos PKH akan ditingkatkan menjadi 15 juta KPM.

Presiden juga menegaskan bahwa nominal bansos PKH yang akan diterima KPM juga akan dinaikkan. Sebagai gambaran, jumlah penerima bansos PKH pada 2017 sebanyak 6 juta KPM, sedangkan pada 2018 meningkat menjadi 10 juta KPM, dan pada tahun depan menjadi 15 juta KPM. Perluasan penerima bansos pada 2019 membutuhkan sumber daya manusia (SDM) sekitar 65.000 tenaga ahli. Sementara itu, SDM yang sudah ada saat ini sebanyak 41.182 orang sehingga diperlukan penambahan SDM sebanyak 23.818. Selain itu, diperlukan persiapan paling tidak selama lima bulan yang dimulai Agustus 2018.

“Selama lima bulan, kita akan melakukan berbagai per - siapan mulai penetapan lokasi, validasi calon KPM, rekrutmen dan bimbingan teknis SDM, pembuatan KKS, personifikasi, pembukaan rekening, hingga penyediaan sarana dan prasarana komputer dan alat pengolah data,” ujar Idrus. Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan Bank BNI Adi Sulistyowati atau yang akrab disapa Susi menjelaskan, perbankan memang sudah menyepakati bahwa Februari ini sudah harus tuntas pencairan bansos PKH yang tahap pertama.

Dia menjelaskan, bansos PKH tahap pertama dengan jumlah KPM 9,5 juta penyerapannya sudah 98,25%. Selain bertugas menyalurkan, perbankan juga melakukan edukasi kepada masyarakat penerima manfaat, yakni jangan sampai uangnya dihabiskan, tetapi disisakan untuk ditabung guna keperluan mendatang.

Temui Jokowi, US-ASEAN Business Council Apresiasi Kenaikan Kemudahan Berbisnis di Indonesia

Pemerintah Indonesia mendapat apresiasi atas capaian meningkatkan kemudahan berbisnis. Apresiasi itu disampaikan Delegasi US ASEAN Business Council saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta.

Tingkat kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business/EODB pada 2018, peringkat Indonesia naik ke posisi 72 dari posisi 91 pada tahun 2017.

"Ya kebanyakan ini apresiasi atas apa yang sudah dilakukan dan dengan naiknya peringkat EODB kita," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita usai mendampingi Presiden bertemu dengan Delegasi US ASEAN Business Council di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Enggar menyampaikan, secara keseluruhan Delegasi US ASEAN Business Council merespons positif capaian pemerintah Indonesia. Mereka pun berharap capaian itu bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan.

"Itu positif semuanya. Kemudian mereka menyampaikan beberapa komitmennya untuk tetap meneruskan prestasi," ucap dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, secara keseluruhan Delegasi US ASEAN Business Council mengapresiasi semua capaian Indonesia meski ada beberapa masukan yang diberikan.

"Mereka sangat puas dengan progres yang dibuat pemerintah," kata Luhut.

1 / 3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini