nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani Gandeng Jaksa Agung dan Ketua KPK Perkuat Sistem Lelang

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Rabu 14 Maret 2018 13:12 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 03 14 20 1872560 sri-mulyani-gandeng-jaksa-agung-dan-ketua-kpk-perkuat-sistem-lelang-dhOzPe2DjS.jpeg Foto: Yohana Artha Uly/Okezone

JAKARTA - Kementerian Keuangan melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung terkait permasalahan hukum dalam lelang di Indonesia. 

Kerjasama dilakukan dengan menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemenkeu dengan Kejaksaaan dan Kemenkeu dengan KPK di Kantor Kemenkeu.

Baca Juga: Negara Raih Rp240 Juta dari Lelang Barang Pejabat yang Bikin Heboh

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. 

Kerjasama keduanya meliputi kelancaran dalam pelaksanaan lelang dan penyelesaian hukum dalam lelang baik itu intimidasi, gugatan tata usaha, hingga laporan pidana.

"Sekarang sudah tanda tangan MOU dengan institusi penting, partner kami yaitu KPK dan Kejaksaan Agung. Ini koordinasi dalam pelaksanaan lelang. Perlindungan hukum dan hak ASN (Aparatur Sipil Negara) berdasarkan undang-undang yang ada," ujar Sri Mulyani dalam sambutannya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Baca Juga: Tintin Bergembira Bisa Miliki Batik Iriana Jokowi

Secara khusus kesepahaman dengan Kejaksaan berisi koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan lelang aset baik itu aset dari tindakan pidana. Kemudian penyelesaian terhadap setiap laporan pidana secara objektif, profesional, dan proporsional.

Di sisi lain  juga dalam peningkatan kapasitas SDM di antaranya melalui pendidikan, pelatihan. Serta soal bantuan hukum Kejaksaan kepada ASN yang menyelenggarakan kegiatan lelang.

"Perlindungan hukum terhadap ASN lelang tentu berdasarkan UU yang ada. Lelang yang menang hanya satu orang, kalau setiap yang kalah itu melapor sampai ASN itu dapat gugatan hukum, itu harus dilindungi, dan Kejaksaan beri jaminan tadi," ujar dia. 

Baca Juga: Tidak Bisa Bangun Pagi, Alasan Dirjen Pajak Lelang Seperangkat Alat Golf

Soal kerjasama dengan KPK berisi  percepatan pelaksanaan lelang barang sitaan, rampasan negara, dan barang gratifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kemudian optimalisasi penuntasan proses penegakan hukum dan pemulihan aset terkait tindak pidana korupsi dan pencucian uang melalui pelaksanaan lelang barang sitaan, rampasan negara, dan gratifikasi yang berada dalam pengelolaan KPK. 

"Dari KPK, kita perlu tingkatkan kapasitas dan integrasi data. MoU mencakup koordinasi dan kerjasama dalam percepatan lelang dan optimalisasi penuntasan hukum," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, juga diresmikan Portal Lelang DJKN sebagai salah satu sarana yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi dari layanan lelang (one stop services Lelang) yang didukung teknologi informasi. Selain itu, diselenggarakan pula kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.06/201B tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia. 

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini