nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jaksa Agung Sindir Sri Mulyani soal Anggaran Kejaksaan yang Kecil

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Rabu 14 Maret 2018 14:47 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 03 14 20 1872627 jaksa-agung-sindir-sri-mulyani-soal-anggaran-kejaksaan-yang-kecil-o2JvIJRqtD.jpeg Foto: Yohana Artha Uly/Okezone

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan penandatanganan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Jaksa Agung H.M Prasetyo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

Penandatanganan kerjasama yang berlangsung di Gedung Kementerian Keuangan tersebut, meliputi kelancaran dalam pelaksanaan lelang dan penyelesaian hukum dalam lelang baik itu intimidasi, gugatan tata usaha, hingga laporan pidana.

Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung HM Prasetyo memberikan sambutannya. Dalam sambutan, dia mengeluhkan kepada Sri Mulyani bahwa anggaran yang diterima Kejaksaan Agung paling rendah dibandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Sedih Pimpinan DPR Tidak Ada Perempuan

"Ini bukan curhat ya Bu Menteri (Keuangan), untuk jajaran penegak hukum, Kejaksaan lah yang paling kecil mendapatkan jatah anggaran," ujarnya dalam sambutan di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Kendati demikian, lanjut dia, dalam keterbatasan tersebut Kejaksaan akan tetap bekerja semaksimal mungkin untuk negara.

"Ini yang kita hadapi sekarang, tapi bagaimanapun dalam keterbatasan tersebut kita akan tetap bekerja semaksimal mungkin demi keberlangsungan kehidupan bangsa negara kita," ujar dia. 

Baca Juga: Hari Perempuan Internasional, Sri Mulyani: Peranan Wanita Buat Dunia Seimbang dan Damai

Sri Mulyani pun menanggapi pernyataan tersebut lewat sambutannya. Bendahara Negara ini menyatakan, akan mengkaji kembali porsi anggaran yang diterima Kejaksaan. Dia menjelaskan, pemberian anggaran yang memadai harus sesuai fungsi strategis masing-masing institusi.

"Pak Jaksa Agung menyindir saya bahwa anggaran di Kejaksaan Agung tidak meningkat, nanti akan saya perhatikan secara benar. Tentu ini tujuannya untuk memberikan reward sesuai dengan fungsi strategis dari masing-masing institusi," ujarnya di tempat yang sama.

Sri Mulyani mengatakan, anggaran yang didapatkan institusi penegakan hukum memang harus ada komparasi secara adil sesuai dengan fungsi strategis masing-masing, baik itu KPK, Kejaksaan Agung, maupun Kepolisian RI.

Baca Juga: Begini Reaksi Sri Mulyani soal Namanya Dicatut dalam Kasus Penipuan

"Jadi dalam hal ini sama-sama penegak hukum, namun juga sama-sama memiliki keinginan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik tentunya harus ada komparasi yang disebut lebih adil di dalam reward-nya," papar dia.

Dia pun mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan kemampuan APBN untuk menciptakan suasana yang adil dalam anggaran di setiap institusi.

"Kami akan lihat secara bertahap, dengan kemampuan APBN akan menciptakan suasana yang lebih profesional, adil sehingga seluruh institusi penegak hukum yang penting di Indonesia dan ekonomi menjadi institusi yang lebih profesional dan kinerja lebih baik," pungkasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini