nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pembebasan Lahan Depo LRT Dibantu BPN hingga Kepolisian

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 14 Maret 2018 16:29 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 03 14 320 1872697 pembebasan-lahan-depo-lrt-dibantu-bpn-hingga-kepolisian-qqCyxhUUqs.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman menggelar rapat koordinasi tentang kelanjutan pembangunan Light Rail Transportation (LRT) di kantornya. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Arie Yuriwin serta Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Budi Harto.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Arie Yuriwin mengatakan, rapat pada hari ini adalah untuk mendorong percepatan pembangunan LRT Jabodebek. Menurutnya, ada beberapa lahan khususnya daerah yang akan dibangun depo masih belum terbebaskan.

 Baca juga: Progress Pembangunan LRT Jabodebek Capai 35%

"Sedang mempercepat proses LRT, jadi ada beberapa titik yang belum bisa diselesaikan, diharapkan di bulan maret ini belum selesai," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Dirinya mencontohkan, untuk pembangunan depo di wilayah Bekasi, tanah tersebut masih belum terbebaskan. Padahal tanah seluas 5 hektare tersebut merupakan tanah milik PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang justru dikuasi oleh masyarakat.

 Baca juga: Intip Rute LRT yang Bakal Dibangun di Batam

"Itu yang penting yang di depo, depo bekasi. Yang asetnya dari adhi karya tapi fisik di lapangan dikuasai masyarakat banyak. 5 hektar," jelasnya.

Sementara itu , Direktur Utama PT Adhi Karya Budi Harto mengatakan pembebasan tanah yang akan dibangun untuk depo kereta akan dibantu oleh pihak Badan Pertanahan Negara (BPN/ATR) serta pihak kepolisian dalam proses pembebasan lahannya. Sehingga masalah pembebasan lahan segera rampung.

"Jadi lahan yang di depo akan ditindaklanjuti BPN, itu aja. Kemudian yang di Setiabudi-Dukuh atas akan di follow up oleh pak Menko (Luhut)," ucapnya.

Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Candra Sukma Kumara mengatakan pihaknya akanembantu proses pembebasan lahan sesuai arahan Menko Luhut. Sehingga diharapakan, pembangunan LRT Jabodebek bisa berjalan dan rampung rapat waktu.

"Kami sebagai yang di wilayah Bekasi apapun kebijakan dari pusat kota akan mendukung pembangunan harus berjalan tepat waktu," jelasnya.

Nantinya lanjut Candra, pihaknya akan melakukan langkah persuasif kepada masyarakat agar mau melepas tanah untuk pembangunan depo LRT. Akan tetapi jika masyarakat tidak bisa diajak kompromi, maka dirinya akan mengambil langkah hukum.

"Kita pendekatan persuasif sama penggarap ini. Lagipula ini tanah milik negara kita menghimbau kepada mereka (masyarakat) ini demi kepentingan kita semua ya kita sama sama pengertiannya saja. Ketika upaya persuasif kita lakukan dan tidak dihiraukan juga ya kita upaya hukum," jelasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini