nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

BUMN dan Swasta Beda Nasib, Tak Ada Istilah Anak Emas

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Rabu 14 Maret 2018 18:50 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 03 14 320 1872801 bumn-dan-swasta-beda-nasib-tak-ada-istilah-anak-emas-vJwDDA20sV.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya menegaskan tidak ada keistimewaan dari pemerintah dalam proyek infrastruktur. Regulasi yang diterapkan bagi perusahaan infrastruktur plat merah maupun perusahaan swasta tetap sama.

Direktur Utama Brantas Abipraya Bambang E Marsono menjelaskan, BUMN karya juga harus mengikuti tender proyek infrastruktur, kecuali untuk proyek yang sifatnya penugasan.

"Sebetulnya kita sama saja, baik BUMN atau swasta juga sama. Aturan sama, tender sama, cuma kebetulan nasib saja beda, yang satu perusahaan negara, yang satu swasta. Tapi dalam hal regulasi tidak ada beda," ujarnya di Jakarta, Rabu (14/3/2017).

 Baca Juga: Swasta Dapat Jatah 45% Proyek Infrastruktur untuk 140.000 Kontraktor, Bagaimana BUMN?

Bambang melanjutkan, dalam proyek infrastruktur masing-masing perusahaan memiliki peluang yang sama. Pernyataan Bambang tersebut diutarakan untuk menjawab pandangan bahwa proyek infrastruktur dikuasai BUMN.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Usaha PT Hutama Karya (Persero) Putut Ari Wibowo mengatakan, kendala utama dalam mengikutsertakan pihak swasta dalam proyek adalah belum matangnya pendanaan. Sementara di sisi lain, swasta cenderung membutuhkan kepastian dana atas proyek.

"Belum matangnya dana, kita mau ajak swasta pun jadi mikir," kata dia.

 Baca Juga: Dana Sering Macet, BUMN Sungkan Ajak Swasta Kerja Bareng

Sekadar informasi, perusahaan kontraktor swasta telah mengantongi porsi 45% dari total proyek infrastruktur yang saat ini tengah dibangun oleh pemerintah. Mereka menilai, porsi tersebut masih kecil dibandingkan dengan porsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya yang menggenggam 55% proyek infrastruktur.

Sebab porsi 45% tersebut harus didistribusikan kepada 140.000 perusahaan kontraktor.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini