nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Terima Surat Rekomendasi Sanksi, Menteri Rini Siap Rombak Direksi Waskita Karya

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 14 Maret 2018 21:57 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 03 14 320 1872905 terima-surat-rekomendasi-sanksi-menteri-rini-siap-rombak-direksi-waskita-karya-JDKKh2z3FW.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menerima surat rekomendasi dari Kementerian PUPR terkait sanksi kepada BUMN Karya menyusul banyaknya kecelakaan konstruksi. BUMN mengaku akan menjalankan sanksi yang direkomendasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk BUMN Karya.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, pihaknya akan segera menginstruksikan kepada BUMN Karya untuk menjalankan sanksi tersebut. Termasuk dalam pencopotan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang direkomendasikan oleh Kementerian PUPR menyusul kecelakaan konstruksi pada proyek tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu).

Selain itu, Rini juga mendukung upaya Kementerian PUPR yang meminta kepada BUMN Karya untuk membentuk unit kerja khusus yang menangani QHSE (Quality, Health, Safety, and Environment) dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Pasalnya hal tersebut untuk memastikan pembangun proyek infrastruktur berjalan dengan baik.

“Kementerian BUMN menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas semua rekomendasi Kementerian PUPR terkait dengan perbaikan dan peningkatan aspek keselamatan di setiap proyek konstruksi yang dilaksanakan oleh BUMN, " jelas Menteri Rini mengutip keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Sebagai informasi, Komite Keselamatan Konstruksi telah memberikan rekomendasi terkait sanksi bagi perusahaan konstruksi, khususnya BUMN, yang mengalami kecelakaan konstruksi.Rekomendasi tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono selaku penanggung jawab Komite KKK.

Dalam rekomendasi tersebut, peringatan tertulis akan diberikan kepada PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya terhadap kecelakaan konstruksi yang terjadi. Sementara untuk PT Hutama Karya, akan diberikan peringatan tertulis dan sanksi untuk mengganti Kepala Proyek yang bertanggung jawab pada proyek double double track (DDT) Manggarai-Jatinegara.

Selanjutnya, peringatan tertulis dan sanksi juga diberikan kepada konsultan PT Virama Karya dengan mengganti Kepala Divisi yang bertanggung jawab pada proyek-proyek yang mengalami kecelakaan konstruksi.

Sementara khusus PT Waskita Karya nantinya akan mendapatkan sanksi paling berat. Sanksi tersebut adalah untuk mengganti direksi seluruh Direksi akibat kecelakaan konstruksi yang terjadi pada proyek Tol Becakayu.

Menteri PUPR menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Menteri BUMN. Yang terpenting adalah dirinya sudah mengajukan rekomendasi kepada Menteri BUMN.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini