nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Lapor SPT Pajak, Sederet Fakta Bu Dendy dan Suami hingga Cerita Kelam Rhenald Kasali

Keduari Rahmatana Kholiqa, Jurnalis · Minggu 18 Maret 2018 18:03 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 03 18 20 1874473 lapor-spt-pajak-sederet-fakta-bu-dendy-dan-suami-hingga-cerita-kelam-rhenald-kasali-ql3a7b9Fpz.jpg Ilustrasi: Shutterstock

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak terus mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan kewajiban perpajakannya melalui pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Jangka waktu pelaporan SPT Tahunan adalah sampai dengan 31 Maret untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April untuk Wajib Pajak Badan.

Di era teknologi sekarang ini, Ditjen Pajak menyarankan agar para Wajib Pajak (WP) melakukan pelaporan secara online karena lebih mudah. Pasalnya, dengan cara ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja serta tidak terbatas waktu sehingga sangat tepat bagi WP yang saat ini sangat sibuk. Selain itu juga tidak perlu antre di Kantor Pelayan Pajak.

Inilah fakta mengenai pelaporan SPT seperti dirangkum Okezone Finance pada Minggu (18/3/2018).

1. e-FIN

Kasubdit Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Ani Natalia Pinem mengatakan, untuk melakukan pelaporan secara online melalui e-filling maka WP perlu nomor Electronic Filing Identification Number(e-FIN). Nah EFIN ini hanya bisa didapatkan dengan datang langsung ke KPP.

Adapun syarat yang perlu dibawa untuk pembuatan EFIN baru adalah KTP, NPWP serta fotokopi nya. Setelah itu tinggal mengisi formulir EFIN yang ada di lokasi acara.

2. Keluarga Dendy Lapor Pajak

Belum lama ini netizen ramai menyoroti Ibu Dendy yang tampak emosi melemparkan banyak uang berdenominasi Rp100.000 kepada Nyla-Nylala yang disebut-sebut sebagai pelakor.

Setelah isu tersebut sepi, kini Ibu Dendy kembali mencuat di media sosial. Dia tidak lagi dalam keadaan emosi, melainkan senyum bahagia lantaran Ibu dan Bapak Dendy sudah melapor pajak di KPP Pratama Tulungagung.

3. Cerita Rhenald Kasali hingga Monggol Saat Tidak Patuh Lapor Pajak                                                                        

Rhenald menceritakan, dirinya pernah menjadi wajib pajak yang tidak taat memenuhi kewajibannya. Ini pun berimbas buruk pada dirinya karena harus membayar denda yang sangat besar. Kata dia, ini merupakan pengalaman pahit.

“Saya punya pengalaman sama pajak karena saya pernah diperiksa pajak dua kali. Nah saya akhirnya didenda sangat besar. Denda itu pahit, saya kapok,” kata Rhenald dalam acara Tax Gathering KPP Senen di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Begitu juga yang dialami Mongol,stand up comedyan ini mulai menjadi taat pajak sejak tahun 2013. Bahkan dalam setiap aksi panggungnya, Mongol selalu menyampaikan untuk setiap orang taat membayar pajak.

"Saya di mana pun manggung, saya ingatkan warga Indonesia untuk kewajibannya (pajak). Dulu saya berpikir hanya manajemen yang ngurus pajak, ternyata masih ada pajak penghasilan juga yang harus dibayar," kisah dia.

Dia mengatakan, pemotongan pajak pada penghasilannya pun langsung dilakukan ketika mendapatkan bayaran. Itu menjadi bentuk ketaatannya sebagai wajib pajak, sehingga tak pernah terlewatkan memenuhi kewajibannya.

4. Baru 6,1 Juta yang Lapor SPT

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat terdapat 6,1 juta wajib pajak telah menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) 2017 sampai dengan Jumat, 16 Maret 2018.

"Target kami sekitar 14 juta-an wajib pajak yang melapor, kami harapkan ada 8 juta lagi yang akan memasukkan," kata Direktorat Jenderal Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, dalam acara "Spectaxcular" di Jakarta, Minggu (18/3/2018).

Robert mengatakan dari jumlah wajib pajak yang telah melapor SPT tersebut, sekitar 75% menyampaikan melalui fitur "e-Filing" pajak pribadi.

5. Minimnya Kepatuhan Lapor Pajak

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak (WP) yang dinilai masih minim.

Namun, Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan, menilai saati ini kesadaran WP dalam kepatuhan perpajakan masih sangat rendah. Hal tersebut membuat pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini masih sulit tercapai.

"Tax ratio kita juga masih rendah, kita di angka 10,8% sementara IMF mensyaratkan suatu negara dapat melakukan pembangunan berkelanjutan kalau tax rationya 12,5% minimal. Sementara tax ratio kita 10,8%, kalau pembangunan belum memenuhi harapan kita semua ya harap maklum," ungkapnya dalam acara Launching Lembaga Institute for Tax Reform & Public Policy (Instep) di Warung Daun, Cikini, Rabu (14/3/2018).

Dia memaparkan data, PPh OP di luar PPh 21 di Indonesia pada 2016 sebesar 0,5% dan 2017 sebesar 0,7% dari total pajak. Capaian ini jauh lebih rendah dari negara lainnya seperti Italia misalnya, penerimaan PPh badan itu 3,9% sementara orang pribadi 16,8%. Belgia penerimaan orang pribadi 15,3% dan PPh badan hanya 3% dari PDB.

6. Penerimaan Pajak Alami Pertumbuhan 13,48%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan pajak hingga akhir Februari 2018 telah mencapai Rp153,4 triliun atau mengalami pertumbuhan 13,48% dari periode yang sama tahun 2017.

"Peningkatan penerimaan pajak menunjukkan terjadinya percepatan momentum kegiatan ekonomi yang sangat nyata," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers realisasi APBN 2018 di Jakarta, Senin (12/3/2018).

Sri Mulyani mengatakan kondisi tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak pada periode sama tahun 2017 yang hanya tumbuh sebesar 8,6%.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini