nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ketua DPR Janji Dorong Program BBM Satu Harga Terealisasi

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Senin 19 Maret 2018 19:25 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 03 19 320 1875006 ketua-dpr-janji-dorong-program-bbm-satu-harga-terealisasi-wB30aPSmsd.jpeg Dokumentasi: DPR

JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berjanji pihaknya akan membantu menyukseskan program BBM Satu Harga yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Di mana program untuk kesetaraan energi ini diharapkan  bisa segera terealisasi di berbagai daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

Menurut pria yang akrab dipanggil Bamsoet ini, bukanlah hal mudah bagi Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas untuk mengerjakan program BBM Satu Harga.  Kendati demikian, dirinya optimis bila dengan dukungan dari berbagai pihak hal ini bisa terealisasi.

"Saya yakin program BBM Satu Harga bisa terealisasi di berbagai daerah terdepan, terluar dan tertinggal," ujar dia saat menerima Komite BPH Migas yang dipimpin Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di Ruang Pimpinan DPR, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Baca Juga: BBM Satu Harga Sasar 67 Titik Tahun Ini

Dia mengatakan, saat ini sudah ada 59 titik program BBM Satu Harga. Pemerintah sendiri menargetkan 73 titik  BBM Satu Harga hingga akhir 2018. Jumlah tersebut terdiri dari 67 titik milik Pertamina dan 6 titik milik swasta.

"Saya optimis pemerintah bisa memenuhi target 73 titik Program BBM Satu Harga. DPR siap menjembatani koordinasi antara pemerintah pusat, PT Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, dan aparat hukum agar berbagai masalah teknis dalam mewujudkan BBM Satu Harga bisa terselesaikan secara cepat dan cermat," janjinya.

Bamsoet mengharapkan pemerintah bisa mempermudah perizinan bagi Sub Penyalur BBM. Sebab, kata dia, kehadiran Sub Penyalur dapat menghilangkan pengecer ilegal yang seringkali menaikkan harga BBM seenaknya. Di sisi lain, ini juga menjadi jalan keluar menjangkau jaringan SPBU di daerah 3T dengan investasi yang lebih terjangkau.

Baca Juga: BBM 1 Harga Perlu Diawasi Banyak Pihak

"Kehadiran Sub Penyalur menjadi terobosan yang bagus. Terlebih ini terbuka bagi koperasi maupun badan usaha desa. Tinggal bagaimana pengawasannya agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan," ucapnya.

Saat ini, DPR dan BPH Migas pun akan mempelajari lebih lanjut kemungkinan penggunaan dana desa untuk mendukung Sub Penyalur.  Untuk menjadi Sub Penyalur,  investasi yang dibutuhkan hanya sekitar Rp 50 juta- Rp100 juta, ini terbilang jauh lebih murah ketimbang investasi membuat SPBU yang mencapai Rp20 miliar.

Baca Juga: Harga Solar Mahal, BPH Migas: Ada Penyimpangan Program BBM Satu Harga

"Program 1 miliar per desa dimaksudkan untuk merangsang dan membantu perekonomian di desa. Jika hasil musyawarah di Bumdes memungkinkan pembentukan Sub Penyalur melalui alokasi Dana Desa, kenapa tidak?. Minimal satu desa satu Sub Penyalur BBM, akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di pedesaan menjangkau BBM Satu Harga," paparnya.

Di sisi lain, dia juga meminta BPH Migas tegas dalam memberikan sanksi kepada SPBU yang nakal memainkan harga. Kata dia, jangan sampai dengan biaya operasional Pertamina yang melonjak menjadi Rp3 triliun dalam merealisasikan BBM Satu Harga, malah dimanfaatkan SBPU nakal maupun penimbun yang hanya mencari keuntungan pribadi.

"Operasi di lapangan harus secara rutin dilakukan. Jika ditemukan pelanggaran, jangan ragu memberikan sanksi. DPR siap berdiri bersama BPH Migas menindak pihak tak bertanggung jawab yang dapat merusak program BBM Satu Harga," tegasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini