Cicilan Hunian DP Nol Rupiah Sebesar Rp1,2 Juta

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 20 Maret 2018 15:44 WIB
https: img.okezone.com content 2018 03 20 470 1875422 cicilan-hunian-dp-nol-rupiah-sebesar-rp1-2-juta-Yf581nbqIH.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA – Proyek hunian DP Nol Rupiah di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur terus dikebut. Pengerjaan yang memakan waktu 1,5 tahun itu menghadirkan 703 unit dengan cicilan diperkirakan Rp1,2 juta untuk tipe 21 m2 dan Rp2,1 juta tipe 36 m2.

Hunian DP Nol Rupiah Klapa Village dibangun di area seluas 5.680 m2 dengan luas bangunan mencapai 27.150 m2. Ketinggian bangunan sekitar 20 lantai. Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory Pinontoan mengatakan, pembangunan DP Nol Rupiah Klapa Village memasuki tahap pemasangan pagar pembatas yang mengelilingi lokasi lahan. Selain itu, pembangunan gudang dan barak pekerja juga telah dilakukan termasuk pengecoran akses proyek dan jalan.

“Pelaksanaan konstruksi dimulai sejak Januari 2018 hingga pertengahan 2019. Sejak di mulai pengerjaan, animo masyarakat terhadap program DP Nol Rupiah sangat tinggi. Hingga saat ini, sekitar 6.000 warga mengunjungi information center,” ujar Yoory di Jakarta kemarin.

Menurut dia, hunian vertikal itu akan dijual dengan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang segera dibentuk Pemprov DKI Jakarta. Pembiayaan FLPP ini meringankan pembayaran angsuran atau cicilan konsumen yang membeli atau dalam hal ini warga Jakarta yang belum memiliki hunian. Untuk tipe 21 m2 dibanderol dengan harga perkiraan Rp184.800.000, sedangkan tipe 36 m2 dibanderol Rp316.800.000. Perhitungan tersebut didapat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 552/KPTS/M/2016.

“Di Jakarta Timur, harga jual per meter persegi sebesar Rp8,8 juta. Angsuran cicilan untuk unit tipe 21 m2 sebesar Rp1,2 juta. Untuk tipe 36 m2 Rp 2,1 juta. Bunganya flat 5% per tahun,” katanya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan menuturkan, program DP Nol Rupiah saat ini baru mengakomodir semua persyaratan yang ada dalam program FLPP milik Kementerian PUPR. Untuk detail skemanya, baru akan di finalisasi oleh BLUD yang di bentuk April mendatang.

“Kalau DP-nya itu jelas, bisa dari pemerintah pusat, bisa juga Pemprov DKI. Kalau untuk Pemprov DKI, saya belum menyatakan sekarang ini. Nanti kita lagi bahas,” ujarnya.

Dalam skema FLPP, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR memberikan subsidi kepada debitur atau konsumen dengan cara membayarkan sebagian bunga dari Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Subsidi ini dibayarkan pemerintah untuk memangkas bunga dari KPR yang ditetapkan bank sehingga konsumen hanya membayar bunga 5% per tahun. Artinya, sampai selesai kredit, selama tenor cicilan yang disepakati penikmat program FLPP membayar cicilan secara fixed atau tetap alias tidak mengikuti perubahan suku bunga. Untuk program FLPP maksimal tenor cicilan yang diberikan selama 20 tahun.

“BLUD saja baru terbentuk April. April juga BLUD belum bisa langsung kerja maksimal. Saya bilang bangunannya saja belum berdiri, bangunannya belum tegak. Apa yang mau dicicil?” kata Agustino.

Anggota DPRD DKI Jakarta William Yani menyarankan Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory Pinontoan mempelajari terlebih dulu skema teknis DP Nol Rupiah. Jangan sampai setelah pembangunan, peruntukan berubah bukan untuk masyarakat menengah kebawah seperti apa yang diharapkan. Apalagi, BUMD diciptakan untuk memberikan keuntungan pada Pemprov DKI. “Kalau saya sendiri masih bingung dengan program-program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno. DP Nol Rupiah itu gimana skemanya? Apa orang enggak mampu bisa kredit?” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI memastikan rumah DP Nol Rupiah berbentuk rumah susun bukan rumah tapak seperti yang dibangun di Rorotan, Jakarta Utara. Harga jual Rp350 juta per unit itu jauh di atas batas maksimal yang ditetapkan pemerintah bagi skema kredit rumah bersubsidi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.25/KPTS/M/2015 tentang Batasan Harga Jual Rumah yang Dapat Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, batasan maksimal harga jual rumah tapak melalui KPR sejahtera di Jabodetabek pada 2018 sebesar Rp148,5 juta, sementara rumah vertikal batas maksimalnya Rp316 juta hingga Rp345 juta per unit.

(bima setiyadi)

(yau)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini