nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fintech Mau Urus Perizinan, Harus ke OJK atau BI?

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Jum'at 23 Maret 2018 14:36 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 03 23 320 1876966 fintech-mau-urus-perizinan-harus-ke-ojk-atau-bi-FMV0B1oKzX.jpg Foto: Seminar Fintech di Bali (Ulfa/Okezone)

JAKARTA - Perkembangan teknologi menyasar semua lini, tidak terkecuali sektor keuangan. Hal ini terbukti dengan maraknya perusahaan jasa keuangan digital atau financial technology (fintech).

Perubahan sistem pembayaran digital ini juga sejalan dengan langkah Bank Indonesia lewat Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada tahun 2014 lalu.

Berdasarkan data bank sentral, rata-rata nilai transaksi harian pengguna uang elektronik sepanjang tahun 2017 mencapai Rp60 miliar, atau naik 120% dibandingkan periode sama tahun 2016 yang hanya mencapai Rp27,7 miliar. Adanya gerakan nontunai tersebut turut mendorong pelaku startup yang masuk ke industri financial technology (fintech) di dalam negeri.

 Baca Juga: OJK Siapkan Penyempurnaan Peraturan untuk Fintech

Direktur Eksekutif Asosiasi FinTech Indonesia (Aftech) Ajisatria Suleiman mengakui banyak perusahaan yang ingin terjun ke bisnis fintech. Dengan model bisnis berbeda-beda, mereka-pun ingin mengurus izin beroperasi legal di Tanah Air.

"Banyak dan model bisnis berbeda-beda. Ada yang butuh izin BI ada yang butuh izin OJK, dan ada juga yang harus lapor Kominfo. Tergantung bisnisnya," kata Aji di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Dalam pengurusan izin, Aji mengakui ada kesulitan berbeda antara regulator. OJK misalnya, terbilang lebih mudah dibanding dengan Bank Indonesia. Selama ini, OJK katanya lebih mendahulukan perizinan dan melihat operasional perusahaan selama satu tahun berjalan. Jika dalam perjalanannya perusahaan tersebut tak baik, maka izinnya akan dicabut.

"Sementara di BI itu pre audit. Jadi di audit dulu perusahaan dan itu kan lama, akhirnya perusahaan juga tidak bisa berjalan. Kasihan perusahaan tidak bisa berjalan selama proses audit, itu lama. Kalau di OJK jalan dulu, sekaligus di audit dan diberi waktu misalnya satu tahun," katanya

 Baca Juga: OJK Berharap Fintech Bisa Beri Bunga Rendah

Beberapa perusahaan fintech yang harus mengurus izin ke BI adalah yang bergerak di bidang e-money, e-wallet, sistem pembayaran dan lainnya. Semuanya itu harus melewati beberapa tahap perizinan di bank sentral.

"Memang peer to peer landing yang izinnya ke OJK lebih mudah dan sekarang sudah ada sekitar 40 mendapat izin. Mungkin BI ada pertimbangan lain seperti makroprudensial, sistem pembayaran dan lainnya."

Ke depannya, dia berharap BI maupun OJk bisa mencarikan solusi agar perusahaan fintech ini tidak kesulitan mendapatkan perizinan. "Harapan saya perizinan bahwa menilai layak izin atau tidak diterapkan sistem seperti OJK, artinya apply, beri saja dulu izin, beri waktu satu tahun apa kredible atau tidak. kalau tidak cabut izin saja," tukasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini