nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pangkas Perizinan, Kemenhub Bakal Terapkan Sistem Tanda Tangan Digital

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 03 April 2018 18:29 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 04 03 320 1881638 pangkas-perizinan-kemenhub-bakal-terapkan-sistem-tanda-tangan-digital-3smbmDtIhw.jpg Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana melakukan pemangkasan perizinan pada bidang perhubungan. Hal tersebut untuk menjalankan perintah Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan investasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan, selain memangkas, pihaknya juga berencana memberlakukan digital signature atau tanda tangan digital dalam beberapa perizinan. Sehingga, masyarakat tidak perlu menunggu lama lagi untuk mendapatkan tanda tangan dari para pejabat Kemenhub.

“Tapi kita lihat, perizinan yang sehari ada banyak, puluhan atau ratusan pengajuan, kita dorong untuk digital signature. Sama seperti SIM STNK, kalau nunggu pejabat tanda tangan basah ya bakal lama,” ujarnya dalam Konferensi pers di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Baca juga: Menhub Akan Selidiki Penyebab Masih Tingginya Biaya Logisitik

Selain melakukan tanda tangan digital, pihaknya juga berencana untuk perizinan dalam sistem check list. Melalui perizinan tersebut, masyarakat bisa mengisi sendiri persyaratan yang sudah dipenuhi dan apa saja syarat yang belum dipenuhi.

“Rencananya sistem checklist di tahun ini ada 24 perizinan, ini self assesment. Tapi sistem ini tidak bisa diberlakukan ke hal yang terkait keselamatan. Misalnya sertifikasi kelaikan udara. Kalau dia mengaku sudah memenuhi, tapi terjadi kecelakaan bagaimana?” jelasnya.

Sugihardjo menyatakan, pemberlakuan kebijakan tersebut dilakukan mengingat kegiatan deregulasi di bidang perhubungan belum bisa maksimal. Meskipun pihaknya sudah melakukan beberapa pemangkasan dan penyederhanaan aturan pada tahun ini.

Padahal, Kemenhub sudah menghapus 8 perizinan, menyederhanakan 32 perizinan, melimpahkan 11 perizinan kepada BKPM. Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun program percepatan perizinan, hingga menerapkan sistem Online Sistem Submission (OSS) sebanyak 37 perizinan.

“Hasil rapat tadi, kita harus mengubah lagi, perubahannya harus lebih signifikan. Bukan hanya penyederhanaan, tapi yang diharapkan reformasi regulasi,” ucapnya.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini