nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

3 BUMN Gandeng Kejaksaan Agung Tangani Masalah Hukum

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Kamis 05 April 2018 14:32 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 04 05 320 1882506 3-bumn-gandeng-kejaksaan-agung-tangani-masalah-hukum-g7j9Bbt178.jpg Foto: 3 BUMN Gandeng Kejaksaan Agung

JAKARTA - Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI Loeke Larasati Agoestina menjalin kesepakatan bersama dengan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Jamdatun dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Rajawali Nusantara lndonesia (Persero), dan PT Taspen (Persero), serta Kejaksaan Tinggi Lampung dengan PT PGN (Persero) Tbk. Ini untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

Penandatanganan dilakukan oleh masing-masing direktur utama BUMN tersebut dengan Jamdatun. Hadir pada acara tersebut, Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim, Direktur Utama RNI Didik Prasetyo, dan Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro.

 Baca Juga: Menteri Rini Targetkan Tidak Ada BUMN Rugi di 2019

Menurut Loeke, sangatlah tepat kiranya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan hadir sebagai Iembaga yang dapat memberikan kajian dari aspek hukum kepada Pemerintah/Negara, BUMN-BUMN dan anak perusahaannya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berupa pertimbangan hukum sebagai bentuk pencegahan.

"Kewenangan hukum yang dimiliki Bidang Datun mencakup pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit) dengan harapan dapat memperkecil celah pelanggaran hukum dan meningkatkan kepatuhan," kata Loeke dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Selain pertimbangan hukum, Bidang Datun Kejaksaan Agung diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum kepada masyarakat. Semua tugas serta fungsi tersebut dilakukan dengan sepenuh hati untuk menjawab tantangan zaman guna mewujudkan penegakan hukum yang ekonomis, efektif, dan efisien, baik di pusat maupun di daerah.

Baca Juga: Gelar Mudik Gratis, Kementerian BUMN Sasar 200.000 Pemudik

PGN sangat mengapresiasi kesepakatan bersama dengan Jamdatun ini. "Kami sangat menyambut baik MoU ini sehingga dalam menjalankan bisnis korporasi, kami tidak merasa was-was karena selalu dikawal oleh Kejaksaan," kata Direktur Utama PT PGN Jobi Triananda Hasjim.

Jobi menambahkan, kerjasama ini juga memudahkan PGN untuk berkonsultasi mengenai hukum bisnis setiap waktu, sehingga dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan, bisa sejalan dengan tata kelola yang baik. "Secara khusus, ini juga dapat melindungi pekerja kami dari kegiatan-kegiatan bisnis yang berisiko terhadap kasus hukum di kemudian hari," ujarJobi.

Bagi RNI, penandatangan MoU antara RNI dan Jamdatun ini merupakan kelanjutan dari kerjasama yang pernah terjalin sebelumnya.

"Dengan perpanjangan kesepakatan ini berbagai program yang telah dijalankan bersama, khususnya dalam penanganan masalah perdata dan Tata Usaha Negara dapat dilanjutkan dan dijalankan dengan lebih baik lagi,” ujar Direktur Utama PT RNI Didik Prasetyo.

Sementara itu, Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro mengatakan, kesepakatan bersama ini memberi banyak manfaat karena tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada Taspen saja, melainkan anak perusahaan yang juga akan mendapatkan bantuan hukum perdata dan tata usaha negara.

"Seperti diketahui, Taspen memiliki anak perusahaan, di antaranya Taspen Life dan Taspen Properti Indonesia yang kerap bersinggungan dengan pihak ketiga dan publik," kata Iqbal.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini