nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Boediono Sebut Reformasi Birokrasi Indonesia Belum Sempurna

Feby Novalius, Jurnalis · Jum'at 13 April 2018 12:36 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 04 13 320 1886163 boediono-sebut-reformasi-birokrasi-indonesia-belum-sempurna-VUSf43xf7a.jpg Boediono. (Foto: ANT)

JAKARTA - Wakil Presiden periode 2009-2019, Boediono mengatakan untuk membangun bangsa dibutuhkan birokrasi bersih dan efektif, selain arah dan intensitas pemanfaatan yang benar.

Dia mengatakan, Singapura bisa menjadi negara maju karena keberhasilan reformasi birokrasinya. Sejak 1959, Perdana Menteri Singapura fokus mengubah birokrasi korupsi menjadi bersih dan efektif.

"Singapura ubah birokrasi korupsi karena tokoh-tokohnya menerapkan tegas dan konsisten termasuk diri sendiri. Jadi kepemimpinan menjadi tauladan bagi para birokratnya," tuturnya di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI, Depok (13/4/2018).

Baca Juga: Boediono: Birokrasi Efektif apabila Ada Komitmen Politik

Karenanya, guna meningkatkan kualitas birokrasi, pemerintah Indonesia harus fokus pada besarnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, sebaiknya dituntaskan atau ditata beberapa Kementerian/Lembaga lebih dulu, supaya kualitas ASN meningkat.

"Penataan secara tuntas beberapa sektor saja, dari situ dilakukan hal sama pada sektor lain," tuturnya.

Sebenarnya, kata Boediono, pada 2010 pemerintah sudah buat roadmap reformasi birokrasi. Di mana semua K/L diberi kesempatan ikut proses reformasi.

"Mereka K/L diberikan bagaimana langkah rinci melaksanakan reformasi interen, selang beberapa waktu dinilai tim monitoring dan BPKP yang memenuhi standar kemajuan diberi reward berupa kenaikan tunjangan pegawai," tuturnya.

Baca Juga: Soal Reformasi Birokrasi, Boediono: Jepang Sudah dari Abad Ke-19

Pada putaran pertama dilakukan penilaian pada 4 K/L yakni Kemenkeu BPK, MA dan Setneg. Selanjutnya proses bergulir untuk sektor lain yang akhirnya dinilai 36 K/L.

Hasilnya, diperlukan berbagai perbaikan misalnya sistem penilaian dengan reward perlu dipertajam, komitmen K/L an kapasitas masing-masing instansi bervariasi. "Meski belum sempurna, eksperimen itu membuktikan proses reformasi birokrasi sistematik dan terencana bisa berjalan di sini (Indonesia)," tuturnya.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini