nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menteri Rini : Kasus Nindya Karya Itu 2006

Feby Novalius, Jurnalis · Sabtu 14 April 2018 15:55 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 04 14 320 1886653 menteri-rini-kasus-nindya-karya-itu-2006-v8vbbgIwGm.jpeg Menteri BUMN Rini Soemarno Hadiri HUT BUMN (Foto: Feby Novalius)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) angkat bicara soal penetapan status tersangka PT Nindya Karya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rini menilai kasus ini dilakukan oleh direksi Nindya Karya pada tahun 2006.

Asal tahu saja, KPK menetapkan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka dari pihak korporasi. Kedua perusahaan tersebut diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh, tahun anggaran 2006-2011.

"Ini manajemen 2006, jadi bukan lagi dikita. Jadi sebetulnya itu dana yang dibekukan sejak 2012. Jadi saya mohon ke teman media supaya menyadari bahwa kasus ini kasus 2006 dan dana sudah dibekukan sejak 2012," ujar Rini, di Taman Budaya, Sentul Bogor, Sabtu (14/4/2018).

Jadi, kata Rini, kasus ini tidak ada dampak kepada direksi sekarang. Malahan, direksi sekarang mampu mengangkat kinerja

"Saya angkat topi, dulu ambil alih Nindya Karya minus gak karuan, merah minus Rp500 miliar dan sekarang positif Rp1,5 triliun. Nah itu kita betul-betul memberikan jempol dan aprersiasi kepada Nindya Karya sekarang," tuturnya.

Meski demikian, Rini tetap menekankan kepada direksi BUMN, bahwa kita harus mengikuti aturan hukum,

"Saya menekankan betul bahwa BUMN harus komit, direksi, manajemen BUMN komit bahwa kita good corporate government (GCG). Karena itu saya katakan bahwa key dari direksi GCG ada skornya. Jadi kalau salah satu keberhasilan dari GCG," ujarnya. (gir)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini