Image

Kebutuhan Gas PLN Diprediksi Menurun, Apa Alasannya?

Koran SINDO, Jurnalis · Senin 16 April 2018 10:53 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 04 16 320 1887112 kebutuhan-gas-pln-diprediksi-menurun-apa-alasannya-lLzwsI25ZK.jpg Foto: Kebutuhan Gas PLN Menurun (Okezone)

JAKARTA - PT PLN (Persero) menargetkan kebutuhan gas untuk pembangkit berbahan gas dalam kurun waktu 10 tahun ke depan mengalami penurunan.

Hal itu dihitung berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027. Berdasarkan RUPTL 2018- 2027 penyediaan tenaga listrik dipangkas dari sebelumnya 78.000 megawatt (mw) menjadi 56.000 mw.

“Berkurangnya penyediaan tenaga listrik akan mengurangi porsi pembangkit sehingga mengurangi kebutuhan gas,” ujar Direktur Pengadaan Strategis PLN Supangkat Iwan Santoso di Jakarta, kemarin.

 Baca Juga: PLN Tarik Utang Rp60 Triliun Tahun Ini

Menurut dia, seiring dengan pengurangan penyediaan tenaga listrik, kebutuhan gas PLN turun sebesar 2.000 BBTUD. Sebelumnya dalam RUPTL 2017-2026 kebutuhan gas PLN mencapai 3.300 BBTUD.

Sedangkan tahun ini gas yang diserap untuk PLN sebesar 1.400 BBTUD. Dengan kondisi tersebut, kata dia, PLN tidak keberatan jika alokasi gas untuk PLN diatur kembali pemerintah. Aturan alokasi gas untuk PLN diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1790 K/20/ MEM/2018 revisi dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 1750 K/20/MEM/2018 tentang penatapan alokasi dan pemanfaatan gas bumi untuk penyediaan tenaga listrik oleh PLN.

 

Berdasarkan aturan itu, PLN diberikan waktu 12 bulan untuk menindaklanjuti alokasi yang sudah diberikan pemerintah melalui Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG). Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak ditindaklanjuti PLN, Menteri ESDM dapat meng alihkan alokasi gas di luar kebutuhan PLN.

“Iya dialihkan. Pemerintah memperhatikan harga untuk ekspor. Jadi kembali mengatur produksinya,” kata dia.

 Baca Juga: Laba Bersih PLN di 2017 Turun 45,77% Tergerus Harga Batu Bara

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengungkapkan, sesuai aturan Kementerian ESDM memberikan batas waktu satu tahun untuk memenuhi kuota penyerapan. Menurutnya, apabila dalam satu tahun perusahaan pelat merah itu tidak memenuhi kuota terserap, alokasi gas dapat dialihkan. “Kenapa aturan diubah, karena menyesuaikan kondisi PLN. Kalau dalam waktu setahun tidak digunakan, boleh dialihkan,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan, pengalihan alokasi gas dari PLN tetap harus disetujui Menteri ESDM. Produsen gas atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak bisa secara bebas mengalihkan alokasi gas karena kewenangannya di bawah Menteri ESDM.

Senada dengan Direktur Pem binaan Program Migas Kementerian ESDM Budiantono mengatakan, aturan terkait alokasi gas PLN diubah karena permintaan listrik mengalami penurunan. Selain itu, pembangkit listrik berbahan gas hanya digunakan saat beban puncak sehingga aturan itu kemudian direvisi. (Nanang Wijayanto)

 

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini