nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Apa Alasan Menko Darmin Menata Ulang Kawasan Jabodetabek Punjur?

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 16 April 2018 13:45 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 04 16 320 1887205 apa-alasan-menko-darmin-menata-ulang-kawasan-jabodetabek-punjur-hFF4QMq8QS.jpg Ilustrasi (Foto: Ant)

JAKARTA - Pemerintah berencana melakukan penataan tata ruang kawasan Jabodetabek Punjur (Puncak Cianjur). Rencana penataan dimulai dengan diselenggarakannya Konsultasi Publik tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Jabodetabek Punjur.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penataan perlu dilakukan mengingat Kawasan Jabodetabek Punjur (Puncak Cianjur) merupakan kawasan perkotaan yang memiliki peran sangat penting dalam perekonomian nasional. Bagaimana tidak, kawasan Jabodetabek Punjur menyumbang hampir 19,93% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional.

"Sejak lama pemerintah memberikan perhatian sangat khusus pada kawasan Jabodetabek Punjur atau kawasan metropolitan. Jabodetabek Punjur memiliki peran sangat penting di Indonesia dan di bidang ekonomi aja kawasan ini menyumbang 19,9% dari total PDRB nasional," ujarnya dalam acara diskusi publik di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Menurut Darmin, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara otomatis memiliki konsekuensi pada tingginya aglomerasi penduduk. Bahkan menurut Darmin, pertumbuhan penduduk di kawasan ini mencapai 2,9% per tahun, sementara jumlah penduduk kurang lebih 32 juta jiwa pada tahun 2015.

"Sebagai pusat kegiatan ekonomi Jabodebek Punjur memiliki daya tarik penduduk untuk migrasi ke wilayah tersebut membuat laju pertumbuhan jumlah penduduk sangat tinggi. Jumlah penduduk di kawasan ini 22 juta jiwa pada 2012, dan sekarang 32 juta jiwa," jelasnya.

Kondisi tersebut secara langsung berdampak pada peningkatan akan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal, tempat kegiatan usaha, dan infrastruktur. Implikasi dari hal tersebut adalah konversi lahan dari lahan non-terbangun menjadi lahan terbangun.

"Ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan ruang atau tempat tinggal, tempat usaha dan infrastruktur tentu saja baik jalan, terminal, bandara, pelabuhan, jaringan air bersih, air limbah, pembangkit listrik dan sebagainya. Sementara daya dukung lahan terbatas sehingga timbul berbagai permasalahan. Misal secara umum konversi lahan tidak terbangun menjadi terbangun antara 2012-2015 sebesar 48% dan untuk konversi lahan pertanian jadi lahan terbangun 24,3%," jelasnya.

Oleh karena itu lanjut Darmin, perlu dilakukan kajian ulang untuk penataan kawasan tersebut apalagi mengingat daya dukung lingkungan di kawasan Jabodetabek Punjur telah terlampau. Sehingga permasalahan-permasalahan seperti bencana banjir, longsor, penurunan muka tanah serta instruksi air laut di wilayah pesisir selai itu, kemacetan lalu lintas juga menjadi isu yang tidak dapat dihindari.

"Pagi hari ini dan nanti diberikan kesempatan untuk membahas masalah yang sangat penting. Kita hidup di sini juga adalah kita bukan hanya sekedar menganalisis persoalan ini. Ini adalah bagian hidup kita juga bahwa memang Peraturan Presiden (Perpres) 54/2008 tentang penataan ruang kawasan Jabodetabek Punjur pada hari ini dilakukan konsultasi publik," jelasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini