Image

Menko Darmin Sebut Intervensi Kenaikan BBM Nonsubsidi Agar Tak Ada Kegaduhan

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 16 April 2018 14:25 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 04 16 320 1887210 menko-darmin-sebut-intervensi-kenaikan-bbm-nonsubsidi-agar-tak-ada-kegaduhan-MxYEvP6iUd.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah memutuskan agar Kenaikan harga jenis Bahan Bakar Umum (JBU) atau non Subsidi seperti Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo harus melalui persetujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terlebih dahulu. Namun sayangnya, keputusan tersebut mendapatkan penolakan dari berbagai pihak karena dinilai akan menganggu iklim investasi.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, keputusan tersebut sudah berdasarkan kajian yang sangat matang dari pihak pemerintah. Sehingga dirinya berharap agar semua pihak menghormati keputusan tersebut.

 Baca juga: Ada Aturan Baru BBM Nonsubsidi, Pertamina Makin Rugi?

Lebih lanjut Darmin menambahkan, keputusan tersebut juga diambil agar tidak terjadi kegaduhan yang justru bisa memperlambat iklim investasi yang masuk ke Indonesia. Apalagi, kegaduhan juga diprediksi akan terus berlanjut menyusul adanya tahun politik.

"Kebijakannya sudah diambil. Itu kan pemerintah ingin bahwa kebijakan apa namanya situasinya (gaduh). Jangan kemudian dalam situasi tahun politik kemudian gaduh. Kan lebih baik nggak gaduh kan ya ?," ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (16/4/2018).

 Baca juga: Harga BBM Diatur, Siapa yang Diuntungkan?

Seperti diketahui sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar pun tidak mau kebijakan pemerintah ini dianggap sebagai intervensi atau mengatur-atur kenaikan harga BBM non subsidi oleh badan usaha seperti Pertamina, Shell, Total, AKR dan Vivo.

"Ini persetujuan, bukan harga yang diatur, jadi bedalah. Tapi harus dapat persetujuan. Jadi bukan diatur oleh pemerintah," ucapnya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, dikatakan dalam Harga Indeks Pasar (HIP) BBM umum ditetapkan oleh badan usaha. Akan tetapi ketika akan menaikan, maka sebagai badan usaha lebih dulu melaporkan.

 Baca juga:Pemerintah Intervensi Kenaikan Harga Bensin Pertamina, Shell, hingga Vivo

Hanya saja, kebijakan tersebut bakal direvisi dan ditambahkan ada persetujuan pemerintah dalam menetapkan kenaikan harga. Artinya, kata Arcandra, karena persetujuan sudah pasti ada penolakan.

"Bukan ditetapkan tapi mendapat persetujuan dari pemerintah kalau ada kenaikan. Buka berarti ditetapkan harganya," ucapnya.

Arcandra melanjutkan, kebijakan itu juga dilakukan dalam rangka menstabilkan laju inflasi. Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo mengenai kenaikan harganya harus pertimbangkan inflasi.

"Pemerintah sangat concern dengan laju inflasi. Kalau terjadinya kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo," jelasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini