Image

Pengawasan Batas Transaksi Tunai Akan Libatkan Perbankan

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 17 April 2018 16:20 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 04 17 20 1887778 pengawasan-batas-transaksi-tunai-akan-libatkan-perbankan-mumog0PKAV.jpeg RUU Pembatasan Transaksi Tunaik (Foto: Yohana/Okezone)

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan dalam melakukan pengawasan terhadap aturan batasan transaksi tunai akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan perbankan.

Sebagaimana diketahui pemerintah sedang merancang undang-undang terkait pembatasan transaksi tunai di masyarakat hingga Rp100 juta. Hal ini guna menghindari dan menurunkan angka kejahatan penyuapan, korupsi, money politic, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya, yang kian waktu terus membengkak.

Baca Juga: Transaksi Tunai Akan Dibatasi Maksimal Rp100 Juta

Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, dalam bagian pengawasan perbankan akan melaporkan setiap transaksi yang melampaui Rp100 juta per harinya.

"(Pengawasan) tidak sulit selama masuk dalam sistem, kalau ada yang narik lebih Rp100 juta atau misal tarik Rp25 juta tapi 4 kali (dalam sehari), bank pasti laporkan kita, sistem akan dibikin otomatis, bank akan warning," jelas dia di Kantor PPATK, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Dia mengatakan, sistem pelaporan bank terhadap transaksi di atas batas akan terus berlangsung hingga nasabah mematuhi aturan. Di sisi lain, perbankan juga akan melakukan peringatan kepada nasabah untuk menggunakan sistem nontunai.

"Bank juga akan melarang dan menganjurkan kenapa enggak transfer, kemudahan transfer kan sudah ada sekarang kayak mobile banking, internet banking, dan lain-lain," katanya.

Baca Juga: PPATK-Lembaga Intelijen Keuangan Argentina Bersinergi Cegah Pencucian Uang

Selain itu, PPATK juga sudah berkoordinasi dengan perbankan jika ada penarikan dengan jumlah yang besar namun dengan pecahan kecil yang diindikasi untuk money politic.

"Apalagi penarikan, misal Rp1 miliar tapi minta pecahan Rp20 ribu atau Rp50 ribu, itu kan buat kampanye. itu sudah ada warning. kita sudah kerjasama dengan BI dan bank akan kasih informasi kalau permintaan nasabah tinggi tapi pecahan kecil," jelasnya. 

Lanjutnya, upaya pembatasan transaksi uang kartal ini dimaksud untuk membantu kerja intelejen dalam penyelidikan aliran dana.  "Ini kan juga untuk meringankan kerja intelejen," pungkasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini