Image

OJK Masih Temukan Perusahaan Langgar Aturan Direksi Ganda

Ulfa Arieza, Jurnalis · Selasa 17 April 2018 17:23 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 04 17 278 1887816 ojk-masih-temukan-perusahaan-langgar-aturan-direksi-ganda-YdqhXTTLso.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan masih ada direksi perusahaan yang melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK. 04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. OJK menyebut, masih ada anggota direksi yang merangkap jabatan sebagai direktur maupun komisaris di perusahaan lain melebihi ketentuan yang diatur OJK.

"Kuota kan dibatasi tuh maksimum dua untuk direksi karena enggak boleh lebih. Jadi ternyata masih ada yang lebih dari itu," ungkap Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B - OJK Djustini Septiana di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Baca Juga: OJK Terus Didorong Tingkatkan Anggaran Literasi dan Inklusi Keuangan

Djustini menjelaskan, dalam POJK Nomor 33/POJK. 04/2014 diatur bahwa seorang direktur emiten atau perusahaan publik dapat merangkap sebagai, anggota direksi paling banyak pada satu emiten atau perusahaan lain.

Seorang direktur emiten atau perusahaan publik juga dapat merangkap sebagai anggota dewan komisaris paling banyak pada tiga emiten atau perusahaan publik lain.

Seorang direktur emiten atau perusahaan publik juga dapat menjabat sebagai anggota komite paling banyak pada lima komite di perusahaan publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota direksi atau anggota komisaris.

Dengan demikian, maksimal rangkap jabatan bagi seorang anggota direksi adalah lima posisi.

Baca Juga: OJK Hapus Sistem Pendaftaran Manual Aksi Korporasi Mulai Juni 2018

Sayangnya, Djustini tidak menyebutkan perusahaan yang dimaksud. Akan tetapi dia menegaskan jumlahnya tidak signifikan.

"Enggak boleh walaupun satu group. Jadi kalau direksi komisaris bisa lima, artinya kan kalau dia sudah dua direksi jadi hanya bisa tambah tiga dong dia sebagai komisaris," ujar dia.

Berdasarkan POJK Nomor 33/POJK. 04/2014 disebutkan bahwa OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK. Adapun sanksi tersebut berupa: peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini