nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menko Darmin: Insentif Investasi di Bawah Rp500 Miliar Pakai Skema Tax Allowance

Ulfa Arieza, Jurnalis · Senin 30 April 2018 20:59 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 04 30 20 1893082 menko-darmin-insentif-investasi-di-bawah-rp500-miliar-pakai-skema-tax-allowance-ljw0ZtOV7q.jpg Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji bentuk insentif perpajakan bagi investasi skala menengah dan kecil di bawah Rp500 miliar. Insentif perpajakan ini adalah upaya pemerintah untuk mengundang penanaman modal baru di Indonesia. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, besar kemungkinan bahwa skema insentif perpajakan yang akan diberlakukan bagi investasi di bawah Rp500 miliar adalah skema tax allowance. Adapun tax allowance adalah pemberian potongan pajak dihitung dari besar investasi yang ditanamkan. 

Darmin Nasution dan Yasonna Bicara Perbaikan Iklim Usaha dan Revitalisasi Hukum

"Pada dasarnya tax allowance tapi kita belum rinci benar, masih perlu waktu," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (30/4/2018). 

Darmin menargetkan aturan insentif pajak tersebut dapat terbit bulan depan. 

"Kita nanti Senin ada rapat lagi," kata dia. 

Baca Juga: Insentif Investasi di Bawah Rp500 Miliar Disiapkan

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Rofyanto Kurniawan memaparkan, pemerintah masih mempertimbangkan dua skema yang akan diberlakukan, baik melalui tax holiday maupun tax allowance.

Dia meyakinkan tidak ada penguapan pajak dengan berlakunya insentif ini.

Darmin Nasution dan Yasonna Bicara Perbaikan Iklim Usaha dan Revitalisasi Hukum

"Masih dilihat apakah melalui allowance atau holiday. Tapi yang jelas kita akan memberi insentif untuk perusahaan-perusahaan di bawah Rp500 miliar untuk mendapatkan insentif," ujar dia. 

Baca Juga: Begini Cara Pemerintah Genjot Investasi agar Tak Tertinggal dari Vietnam hingga Malaysia

"Kita coba kembalikan ke regulasi yang ada, UU Penanaman Modal. Kalau di sektor pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan, itu bisa diberikan pengurangan pajak. Tapi kalau bergeraknya di pengurangan penghasilannya, bisa allowance atau super deduction jadi kita bergerak di tataran undang-undang yang ada," tukas dia. 

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini