nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Presiden Jokowi Pamer Izin Online di Depan Bos-Bos Migas

Feby Novalius, Jurnalis · Rabu 02 Mei 2018 11:34 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 05 02 320 1893522 presiden-jokowi-pamer-izin-online-di-depan-bos-bos-migas-DOVv5ZhGXM.jpg Ilustrasi: Foto Antara

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka acara konvensi dan pameran yang dihelat oleh Indonesian Petroleum Association (IPA).

Di hadapan para pemangku industri migas ini, Kepala Negara mempromosikan layanan terbaru pemerintah akan meluncurkan online single submission (OSS).

Presiden kembali mengingatkan seluruh pejabat negara baik di pusat dan daerah untuk meninggalkan kerja yang bertele-tele dan bisa membuat iklim investasi lebih kondusif. Perizinan atau prosedur sektor industri migas harus dipangkas jangan berbelit-belit.

"Jadi dibicarakan di forum ini (IPA), regulasi dan peraturan apa yang pusing tolong sampaikan blak-blakan ke menteri, kalau enggak sambung langsung ke saya. Termasuk urusan berkaitan gross split. Bicarakan apa yang harus diperbaiki dan dibenahi," tuturnya, di JCC, Rabu (2/5/2018).

 

Pasalnya, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, pemerintah akan segera meluncurkan sistem online terintegrasi satu pintu. Hal ini akan memangkas waktu perizinan yang selama ini sulit sangat lama.

"Moga-moga bulan ini doakan rampung kemudian milik OSS pusat ke daerah yang bisa ditelurusi dengan sebuah sistem," jelasnya.

Sebelumnya, menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, pengurusan izin secara online dengan terintegrasi tidak mudah. Pasalnya, saat ini ada 15 undang-undang yang mengatur soal perizinan itu.

"Memberikan perizinan di semua daerah kamu pikir urusan mudah," tuturnya.

 

Menurut Darmin, PP itu sekaligus juga akan memerintahkan bahwa perizinan itu akan diselesaikan, tidak dicabut dari pemda atau Kementerian/Lembaga, tapi perizinan itu dilaksanakan melalui sistem, online single submission.

“Itu nanti aturannya ada di PP apa saja yang tinggal, apa yang disederhanakan,” ujarnya.

Intinya, lanjut Menko Perekonomian, pemerintah akan membuat ada satuan tugas (Satgas) di setiap Kementerian/Lembaga maupun pemda, yang fungsinya adalah untuk mengawal dan menyelesaikan perizinan, tapi pelaksanaan penyelesaiannya melalui sistem.

 

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini