Asosiasi Produsen Kemas Kaleng Datangi Kemendag, Ada Apa?

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 04 Mei 2018 12:35 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 05 04 320 1894402 asosiasi-produsen-kemas-kaleng-datangi-kemendag-ada-apa-UuPYzdkK3a.jpg Ketua APPKI Halim Parta Wijaya. (Foto: Giri Hartomo/Okezone)

JAKARTA - Asosiasi Produsen Kemas Kaleng Indonesia (APKKI) mendatangi kantor Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita pada pagi ini. Kedatangan mereka ke kantor Kementerian Perdagangan adalah untuk menyampaikan keberatannya tentang wacana perpanjangan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) periode 2019-2024 atas produk baja lapis timah (Tinplate).

Ketua APPKI Halim Parta Wijaya mengatakan, pengenaan BMAD tentunya akan merugikan para produsen kemasan kaleng yang selama ini selalu melakukan impor Tinplate dari luar negeri. Pasalnya, para produsen kemasan kaleng akan membayar bea masuk lebih tinggi kepada pemerintah.

"Pada 2014-2015 Januari kan sudah ditetapkan Bea Masuk Anti Simping untuk tinplate kepada 3 negara Korea Taiwan dan China ini sudah berlangsung 5 tahun yang seharusnya berakhir pada Januari 2019 ternyata Latinusa mengajukan lagi permohonan untuk perpanjangan dari laporan terakhir tadi penyelidikan terindikasi bahwa rencananya Kadi akan mengizinkan perpanjangan dan kami melihat ada banyak hal yang mestinya tidak adil terhadap perusahaan nasional," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Baca Juga : Indonesia Harus Bisa Manfaatkan Aturan Bea Masuk Baja AS

Berdasarkan perhitunganya, jika wacana pengenaan BMAD diberlakukan, maka para produsen kemasan kaleng harus membayar Bea Masuk (BM) sekitar 20%. Hal tersebut dikarenakan para produsen yang ingin melakukan impor harus membayar Bea Masuk berdasarkan PMK Nomor 10PMK.011/2014 sebesar 12,5% dtamabah BMAD hingga 7%.

"Industri dalam negeri telah diberikan cukup proteksi oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk tarif bea masuk impor atas tinplate sebesar 12,5% sehingga apabila impor atas tinplate dari ketiga dikenakan bea masuk anti simping (BMAD) akan menjadi sebesar BM (12,5%) BMAD (4,4% sampai dengan 7,9%)," jelasnya.

Baca Juga : 6 Fakta Bea Masuk Indonesia

Menurut Ketua APPKI, jika memang bertujuan untuk melindungi industri tinplate dalam negeri, pemerintah sudah cukup untuk melakukan pengenaan Bea Masuk saja tanpa perlu mengenakan BMAD kepada para produsen kemasa kaleng. Karena menurutya, dengan pengeenaan BM saja, industri tinplate dalam negeri dirasa sudah cukup terlindung.

Selain itu lanjut Halim, industri tinplate dalam negeri sudah sangat terlindungi. Bagaimana tidak, dari 160.000 metrik ton produksi industri tinplate, hampir semuanya terserap oleh produsen minuman kaleng dalam negeri.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini