nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sumbang Polusi Tinggi, Pemerintah Disarankan Hapus Premium

ant, Jurnalis · Sabtu 12 Mei 2018 17:02 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 05 12 320 1897442 sumbang-polusi-tinggi-pemerintah-disarankan-hapus-premium-hguMXEqg3E.jpg BBM Premium (Foto: Okezone)

JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat Greenpeace Indonesia menyatakan, pemerintah seharusnya menghapus Premium, bukan memberi peluang bagi masyarakat untuk kembali menggunakan bahan bakar minyak (BBM) beroktan 88 tersebut.


Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu mengatakan, hampir semua negara sudah menghapus Premium.

"Kebijakan tersebut akan berdampak negatif. Karena tidak hanya merusak mesin kendaraan bermotor, namun juga semakin memperburuk kondisi udara," katanya Sabtu (12/5/2018).

Kementerian ESDM Rumuskan Aturan Sebelum Naikkan Harga BBM Nonsubsidi

Untuk mesin kendaraan bermotor misalnya, menurut dia, hampir seluruh produk industri otomotif diperuntukkan bagi BBM dengan RON tinggi, yaitu seri Pertamax atau setidaknya Pertalite.

Jika dipaksa menggunakan Premium, tambahnya, tentu akan mengakibatkan pembakaran tidak sempurna dan merusak mesin kendaraan. Di sisi lain, lanjut dia, hasil pembakaran yang tidak sempurna tersebut akan menghasilkan emisi karbon yang memperburuk kualitas udara.

"Tentu saja mengkhawatirkan, apalagi Jakarta sudah berada pada sepuluh besar kota dengan udara terburuk di dunia," katanya.

Kementerian ESDM Rumuskan Aturan Sebelum Naikkan Harga BBM Nonsubsidi

Bahkan, tambahnya, pada 2 Mei 2018, World Health Organization (WHO) merilis bahwa polusi udara adalah salah satu penyebab penyakit. Jadi 9 dari 10 kematian di dunia erat kaitannya dengan polusi udara.

Dia menyatakan, kualitas udara di kota-kota besar di Indonesia memang buruk, di Jakarta, misalnya, konsentrasi PM2.5 antara Januari 2017 hingga Januari 2018 sudah berada di angka 35 mikro gram (ug) per meter kubik atau jauh melebihi ambang batas World Health Organization (WHO), yakni 25 ug/m3.

"Itu sebabnya, penghapusan Premium tidak bisa ditawar lagi. Pemerintah seharusnya memiliki roadmap yang jelas tentang kebijakan energi," katanya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini