nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pasok Jamali, Kuota Premium Ditambah 5 Juta Kiloliter

Koran SINDO, Jurnalis · Rabu 16 Mei 2018 10:53 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 05 16 320 1898882 pasok-jamali-kuota-premium-ditambah-5-juta-kiloliter-kJpfFNMukS.jpg Foto: Kuota Premium Ditambah (Okezone)

JAKARTA – Pemerintah berencana menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis premium tahun ini untuk mencukupi kebutuhan pasokan di Jawa- Madura-Bali (Jamali).

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, volume kuota premium akan ditambah sebesar 5 juta kiloliter (kl) dari sebelumnya ditetapkan sebesar 7,5 juta kl sehingga totalnya menjadi 12,5 juta kl. Adapun tambahan kuota ini untuk mencukupi kebutuhan BBM jenis premium di Jamali.

“Angka tersebut dihitung berdasarkan perhitungan minimal. Jumlah ini bisa bertambah dengan mempertimbangkan dampak pertumbuhan ekonomi dan jumlah ke daraan,” kata dia di Hotel Bidakara, Jakarta.

Menurut dia, penambahan kuota tersebut masih menunggu revisi Peraturan Presiden No 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Revisi ini nanti mewajibkan kembali PT Perta mina (Persero) menyalurkan BBM jenis premium yang sebelumnya hanya diwajibkan di luar Jamali.

 Kementerian ESDM Rumuskan Aturan Sebelum Naikkan Harga BBM Nonsubsidi

Dia menargetkan penandatanganan revisi perpres bisa segera selesai. Adapun saat ini revisi perpres masih di meja Menteri Keuangan Sri Mulyani. Setelah ditandatangani, selanjutnya akan disetujui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kemudian kepada Presiden Joko Widodo.

“Tinggal menunggu waktu saja. Perpres ini diharapkan segera keluar dan permen ESDM juga dapat diterbitkan. Dan paling penting premium masuk ke Jamali,” ujar dia.

Dia menuturkan, kebijakan mewajibkan kembali menyalurkan premium untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengamankan pasokan premium khususnya di Jamali.

Masyarakat akan kembali diberikan berbagai macam pilihan produk BBM dari yang berkualitas rendah hingga paling tinggi. Meski begitu, kewajiban kembali menyalurkan premium di Jamali terkendala stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pasalnya, SPBU Pertamina yang menyalurkan BBM premium sudah berkurang.

 Kementerian ESDM Rumuskan Aturan Sebelum Naikkan Harga BBM Nonsubsidi

Pihaknya mengatakan, terdapat 3.900 SPB, dari jumlah tersebut 1.900 SPBU tidak lagi menjual premium diganti dengan pertalite. Adapun jumlah SPBU tidak menjual premium naik di atas 50% dibandingkan pada 2017 sebesar 800 SPBU yang tidak menjual premium. “Ini yang harus kami antisipasi. Kami bersama Pertamina akan membahas tentang ini,” ujarnya.

Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Migas Ke menterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto optimistis revisi perpres akan segera diteken Presiden. Pihaknya berharap revisi perpres bisa selesai sebelum Lebaran.

“Kami berharap para menteri sudah paraf. Harus bulan ini karena mengejar sebelum Lebaran,” katanya.

 Kementerian ESDM Rumuskan Aturan Sebelum Naikkan Harga BBM Nonsubsidi

Di sisi lain, pemerintah juga ber peluang mengubah asumsi harga minyak Indonesia (In donesian Crude Price/ICP). Perubahan ini akan diajukan kepada DPR dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBNP) 2018. Adapun perubahan itu mengacu pada kenaikan harga minyak dunia.

Djoko mengungkapkan, pada periode April, ICP sudah menyentuh level USD67,43 perbarel. Angka kenaikan tersebut tertinggi sejak November 2014. Pihaknya memperkirakan ICP ke depan tidak akan turun, tapi terus mengalami kenaikan sehingga perlu revisi ICP dalam APBNP 2018 di tetapkan USD48 per barel. “Nanti kami akan usulkan. Kemungkinan ada perubahan,” kata dia. (Nanang Wijayanto)

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini