Image

Angka Klaim Masih Lebih Besar dari Pendapatan, BPJS Kesehatan Defisit Rp10 Triliun?

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 16 Mei 2018 14:05 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 05 16 320 1898959 angka-klaim-masih-lebih-besar-dari-pendapatan-bpjs-kesehatan-defisit-rp10-triliun-qrGLI0pLUV.jpg Foto: Laporan Keuangan BPJS Kesehatan (Giri/Okezone)

JAKARTA - BPJS Kesehatan mencatatkan jumlah pendapatan iuran Jaminan Kesehatan NasionaI-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebesar Rp74,25 triliun di sepanjang tahun 2017. Artinya jika diakumulasikan sepanjang 4 tahun berdiri, maka total iuran JKS-KIS mencapai Rp235,06 triliun.

Namun di sisi lain, jumlah total klaim atau pengeluaran dari BPJS Kesehatan mencapai sekitar Rp84 triliun sepanjang tahun 2017. Artinya jika dihitung berdasarkan pengeluaran dan pendapatan, ada defisit sekitar Rp10 triliun.

"Jumlah klaim (pengeluaran) tahun lalu Rp84 triliun ya nanti diumumkan ada di laporan audit," ujar Direktur Keuangan BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso dalam acara paparan laporan keuangan Perusahaan 2017 di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Meski secara angka dan matematika dianggap defisit, Kemal menyebut jika angka Rp10 triliun tersebut tidak bisa dianggap defisit. Pasalnya tidak semua klaim sebesar Rp84 triliun itu dibayarkan semuanya pada tahun yang sama.

"Tadikan sudah disampaikan oleh pak Dirut kalau kita menggunakan anggaran berimbang tidak semua klaim jatuh di tahun yang sama," kata Kemal.

"Begini Rp84 triliun itu yang harus kita bayar mah tapi jatuh temponya enggak pada tahun yang sama semua. Jadi ada yang ke kredit over ke 2018. Jadi presentasi. Nanti bisa dilihat di laporan keuangan 2018," imbuhnya.

Kemal menjelaskan, tingginya angka klaim sebesar Rp 84 triliun dikarenakan beberapa hal. Yang pertama adalah karena jumlah orang yang sakit semakin banyak dan semakin tidak terduga kapan waktunya.

Sebagai salah satu contohnya, pada hari ini ada seseorang yang menggunakan BPJS Kesehatan untuk rawat inap. Namun dua hari berselang, orang tersebut diputuskan untuk pulang dan sembuh.

 Puan Maharani Pimpin Rapat Bahas Pengendalian Defisit BPJS Kesehatan

Namun seminggu kemudian, tiba-tiba orang tersebut kembali menggunakan kartunya untuk kembali rawat inap. Sedangkan biaya tetap harus ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

"Jadi begini, orang sakit tidak ada jadwalnya. Hari ini bisa, besok iya bisa kembali lagi. Tadi misalnya Rp609.000 per hari. Dan dinamikanya sangat tinggi. Ada yang sembuh minggu depan datang sakit yang lain. Ini anggaran berimbang kita mengatur di mana satu layanan tidak terhenti dan tertunda," jelasnya.

Alasan kedua adalah bagiamana perusahaan bisa menjamin kepada para peserta untuk mendapatkan manfaat yang sama dan sama sekali tidak berkurang. Meskipun jumlah klaimnya terus bertambah sedangkan jumlah pesertanya hanya bertambah sedikit saja.

"Kedua semua peserta mendapatkan haknya. Ketiga pihak faskes dibayar sesuai dengan jumlah klaim dan waktu. Dan pak Dirut sudah katakan utusan defisit dan kurang urusan kami dan pemerintah," jelasnya.

 

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini