nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menko Darmin Pastikan Peluncuran Online Single Submission Sesuai Jadwal

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Rabu 16 Mei 2018 21:20 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 05 16 320 1899181 menko-darmin-pastikan-peluncuran-online-single-submission-sesuai-jadwal-GepQUoNFv3.jpg Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution (Foto: Antara)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan sistem elektronik tunggal atau Online Single Submission (OSS) akan diluncurkan sesuai dengan jadwal yakni 21 Mei 2018.

Adapun OSS merupakan sistem perizinan berbasis teknologi yang mengintegrasikan informasi perizinan di pusat dan daerah untuk mempermudah kegiatan usaha dalam negeri. Pengadaan sistem ini sesuai dengan amanat dari Presiden yang diatur dalam Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Darmin Nasution dan Yasonna Bicara Perbaikan Iklim Usaha dan Revitalisasi Hukum

Darmin mengatakan, persiapan peluncuran sistem ini sudah mencapai 87% dan sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet siang tadi.

"Kita sudah selesai tadi, saya melaporkan (ke Presiden) bahwa baik reform-nya, maupun sistemnya, organisasinya, sudah selesai. Kita siap untuk diluncurkan," ujar dia di kantornya, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Nantinya dengan sistem ini maka setiap investor akan lebih mudah melakukan perizinan berusaha. Di mana investor hanya perlu membawa akta notaris ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau ke pemerintah daerah dan melakukan perizinan berusaha secara online.

Darmin Nasution dan Yasonna Bicara Perbaikan Iklim Usaha dan Revitalisasi Hukum

"Kita sudah siapkan sistemnya, dia masukkan informasi yang ada di akta itu, kemudian ada beberapa informasi tambahan yang diminta, berapa investasinya, di mana investasinya, segala macam. Itu kemudian sistem otomatis akan mengesahkan perusahaan itu," jelas dia.

OSS juga akan membantu pengusaha untuk mengetahui informasi terkait insentif pajak yang bisa didapatkan. Di antaranya seperti tax holiday atau tax allowance, jika memang memenuhi persyaratan.

Namun, dia mengakui pembentukan Satuan Petugas (Satgas) di beberapa daerah yang belum terbentuk menjadi kendala. Oleh sebab itu, tugas percepatan pembentukan satgas pun diberikan pada Kementerian Dalam Negeri.

"Presiden sudah memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mengecek dan menegur dan menyiapkan sanksi kalau belum dibentuk juga," ujarnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini