Image

Marak Bom, Sri Mulyani Bakal Tambah Anggaran Penanggulangan Terorisme?

Feby Novalius, Jurnalis · Kamis 17 Mei 2018 14:26 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 05 17 20 1899426 marak-bom-sri-mulyani-bakal-tambah-anggaran-penanggulangan-terorisme-EQbsRTMvjW.jpg Foto: Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani (Lidya/Okezone)

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan belum adanya pengajuan anggaran baik dari Kepolisian maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pasca-terjadinya kerusuhan di rumah tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua Depok hingga teror bom gereja di Surabaya.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, anggaran masih sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam APBN 2018. Artinya, pasca-teror bom dan sebagainya belum ada perubahan anggaran seperti Polri pagu ditetapkan Rp95,03 triliun Kemenhan Rp107,68 triliun

"Sampai saat ini di Kemenkeu belum ada penyesuaian anggaran dana teroris. Anggaran ada sesuai dengan tugas, oleh TNI/Polri atasi teror saat ini," katanya dalam paparan APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

 

Asal tahu saja, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementeriaan Hukum dan HAM (Kemenkumham) memastikan Rutan cabang Salemba yang berada di area Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, merupakan kewenangan dan tanggung jawab jajaran Polri.

Hal itu, kata Kabag Humas Ditjen PAS, Ade Kusmanto mengacu pada Permenkumham Tahun 2007 dan kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemenkumham, Kemenkeu, Polri, dan Kejaksaan tahun 2011 tentang pengelolaan cabang Rutan di luar Kemenkumham.

"Bahwa Mako Brimob sebagai salah satu cabang rutan di luar Kemenkumham," kata Ade saat dikonfirmasi Okezone.

 Densus 88 Berhasil Amankan Bahan Peledak dari Rumah Terduga Teroris Bom Polrestabes Surabaya

Menurut Ade, Ditjen PAS Kemenkumham memang tidak lepas tangan begitu saja terhadap Rutan yang berada di Mako Brimob. Hanya saja, Ditjen PAS Kemen‎kumham hanya bertanggung secara teknis pengelolaan atau memberikan bimbingan teknis untuk Rutan di area Mako Brimob.

Sedangkan untuk pelaksanaan teknis di lapangan, Rutan yang berada di area Mako Brimob merupakan tanggung jawab pihak Polri. Tapi, pihak Polri perlu berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kemenkumham.

"Betul (pelaksaan tekhnis ada di pihak Polri) tetapi perlu berkoordinasi para pihak terkait seperti dalam hal memberikan penilaian terhadap tahanan teroris yang sudah dijatuhi vonis hakim," terangnya.

 

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini