Kini Ada Satgas Awasi Tenaga Kerja Asing di RI, Apa Tugasnya?

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 17 Mei 2018 15:06 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 05 17 320 1899456 kini-ada-satgas-awasi-tenaga-kerja-asing-di-ri-apa-tugasnya-I12Jkuzmbz.jpg Foto: Pembentukan Satgas TKA (Giri/Okezone)

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Pembentukan satgas pengawasan TKA itu sendiri sebagai implementasi dari Surat Keputusan Menaker Nomor 73 Tahun 2018 tentang pembentukan Satgas TKA yang ditandatangani pada tanggal 16 Mei 2018 lalu.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, pembentukan satgas TKA sendiri merupakan bentuk peningkatan pengawasan terhadap keberadaan TKA yang dilakukan pemerintah. Pasalnya dalam beberapa waktu belakangan ini, isu tenaga kerja asing ilegal Tenga ramai diperbincangkan oleh masyarakat.

"Kehadiran Satgas ini penting untuk menjembatani aspirasi di masyarakat terkait penggunaan TKA," ujarnya dalam acara konferensi pers di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Menurut Hanif, pembentukan Satgas ini sendiri bukanlah untuk melarang masuknya tenaga kerja asing. Melainkan untuk mengawasi tenaga kerja asing yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Negara kita di Indonesia ini terbuka dengan TKA asing yang bekerja di Indonesia. Jadi TKA diatur bukan dilarang. Jadi boleh masuk sesuai dengan ketentuan. Kalau sesuai ketentuan tidak masalah. Tapi kalau tidak sesuai ketentuan," jelasnya.

Oleh karena itu lanjut Hanif, pembentukan Satgas ini sendiri melibatkan 24 Kementerian dan Lembaga, sehingga pengawasan di masing-masing sektor untuk menganalisis tenaga kerja asing yang ilegal bisa lebih maksimal lagi.

"Sebelumnya, pengawasan TKA dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan serta Tim Pengawas Orang Asing (Timpora). Dengan dibentuknya Satgas TKA, maka pengawasan akan lebih terintegrasi, karena melibatkan 25 kementerian dan lembaga terkait,” jelasnya.

Hanif juga mengatakan, jika pemerintah dalam hal TKA ini memberikan tiga sikap. Pertama adalah mengenai penyederhanaan tata perizinan penggunaan TKA.

Lalu kedua adalah pemerintah akan terus meningkatkan pengawasan terhadap TKA dengan cara yang lebih terintegrasi. Selanjutnya, pemerintah juga terus memastikan adanya peralihan teknologi penggunaan pekerja dari TKA ke tenaga kerja lokal dengan memastikan terjadinya transfer keahlian.

 

Sebagai informasi, Pembentukan Satgas TKA merupakan penerjemahan dari Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang menyebutkan perlunya pengawasaan TKA baik dari sisi ketenagakerjaan maupun dari sisi keimigrasian. Juga, menjaIankankan rekomendasi dari Komisi IX DPR akhir April lalu tentang perlunya pembentukan Satgas Pengawasan TKA yang melibatkan Iintas kementerian dan lembaga.

Satgas pengawasan TKA sendiri diketuai oleh lswandi selaku Direktur Bina Penegakan Hukum Kementerian Ketenagakerjaan. Satgas Pengawasan TKA bertugas melaksanakan pembinaan, pencegahan, penindakan, dan penegakan norma penggunaan tenaga kerja asing sesuai tugas dan fungsi masing-masing kementerian/Iembaga.

"MisaInya terkait pengawasan TKA bidang pertambangan, maka secara teknis akan banyak melibatkan Kementerian ESDM. Terkait pengawasan TKA bidang kesehatan, maka secara teknis akan melibatkan. Kementerian Kesehatan,” jelas Hanif.

Satgas Pengawasan TKA dibentuk untuk masa kerja enam bulan dan bisa diperpanjang. Kedua satgas akan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menaker paling sedikit satu kali setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

 

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini