Image

3 Jurus Kemenkeu Kurangi Defisit BPJS Kesehatan

Feby Novalius, Jurnalis · Kamis 17 Mei 2018 17:33 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 05 17 320 1899530 tiga-jurus-kemenkeu-kurangi-defisit-bpjs-kesehatan-iaVUzJeMbZ.jpg BPJS Kesehatan. Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah siapkan tiga strategi untuk mengurangi jumlah defisit BPJS Kesehatan yang tercatat sebesar Rp9,75 triliun. Pertama membuat peraturan baru, kedua memotong cukai rokok dan ketiga revisi aturan soal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, saat ini pemerintah tengah mematangkan aturan bagaimana supaya BPJS Kesehatan dikerjasamakan dengan Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi kalau di rumah sakit karena kecelakaan kerja itu bukan BPJS Kesehatan. Jadi kita coba BPJS Ketenagakerjaan dengan Jasa Raharja itu bersinergi dengan BPJS Kesehatan, kalau dia sakit karena pekerjaan itu kan di BPJS Ketenagakerjaan, tapi tentu harus ada rekomendasi," tuturnya, di Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Monitoring Pemberi Kerja Terhadap Kepatuhan BPJS

Dia melanjutkan, defisit kesehatan terjadi karena banyaknya daerah kurang disiplin PPI daerah atau Jamkesda sehingga banyak utang kepada BPJS Kesehatan. Oleh karena itu ke depan akan dikeluarkan PMK baru untuk Kementerian Keuangan bisa memotong anggarannya.

"Kalau masih punya utang terbukti dan ada berita acara dengan BPJS di daerah dilaporkan sebagai lampiran untuk pemotongan ke pusat. Sehingga Pak Dirjen dan Menkeu bisa bisa memotong DBH atau DAU untuk yang datang," ujarnya.

BPJS Kesehatan Capai 64 Persen dari Total 1,6 Juta Jiwa Kota Depok

Menurut Mardiasmo, DPH dan DAU dimungkinkan untuk dipotong asal tidak mengganggu pelayan. Oleh karena itu, dana ini bisa dipotong langsung pada Pemda yang memiliki tagihan iuran kepada BPJS karena layanan kesehatan sudah diberikan di daerahnya.

"Besaran pemotongan tidak terserah, tapi ada berita acara BPJS daerah dengan Pemda. Jumlah dipotong berapa harus ada berita acaranya," tuturnya.

Kemudian, langkah terakhir mengurangi defisit BPJS Kesehatan adalah memotong cukai rokok. Mardiasmo mengatakan, pajak rokok masuk dalam APBD dengan aturan 75%.

"Pemda punya tanggung jawab terhadap pelayanan BPJS, sehingga bisa dipotong Kemenkeu di depan untuk pajak rokok. Tapi persetujuan dari daerah, itu Perpres yang baru," ujarnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini