Image

Bea Cukai Awasi Peredaran Barang yang Melanggar Hak Kekayaan Intelektual

Rizka Diputra, Jurnalis · Jum'at 18 Mei 2018 11:24 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 05 18 11 1899757 bea-cukai-awasi-peredaran-barang-yang-melanggar-hak-kekayaan-intelektual-yotxpim8y3.JPG Bea Cukai berkomitmen awasi peredaran barang pelanggar HKI (Foto: Dok. Bea Cukai)

JAKARTA – Perhatian pemerintah terhadap penegakan hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual semakin meningkat. Hal itu ditunjukkan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2017. PP tersebut mengatur tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dalam sosialisasi aturan tersebut yang diadakan pada hari Senin 14 Mei 2018, Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai, Heru Pambudi menyatakan, peraturan ini dikeluarkan salah satunya untuk menjaga faktor keselamatan dari konsumen.

"Hal ini dikarenakan barang yang dijual di pasaran khusunya barang yang tidak memenuhi faktor keselamatan akan berakibat buruk apabila digunakan contohnya obat yang tidak terdaftar pada BPOM berisiko berbahaya bagi kesehatan,” ujar Heru.

Selain faktor keselataman, Bea Cukai lanjutnya, juga ingin menjamin kepastian berbisnis di Indonesia. “Para pengusaha yang telah secara resmi memasukkan barang legal ke dalam pasar Indonesia tentunya dirugikan dengan barang ilegal yang berdear dan berbahaya bagi masyarakat. Bea Cukai akan menindak tegas pemasukan barang ilegal ke dalam Indonesia,” tegasnya.

Guna mendukung pemerintah, Bea Cukai melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 40/PMK.04/2018 yang mengatur terkait Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring, dan Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI.

Dengan penerapan regulasi ini, diharapkan dapat memberi kepastian hukum bagi para pemegang merek dan hak cipta. Dengan demikian, potensi kerugian ekonomi yang terjadi akibat tidak terpenuhinya hak negara dalam hal pembayaran pajak dapat dihindarkan.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini