nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

3 Jurus Ampuh Sri Mulyani Kejar Setoran Pajak Tahun Depan

Feby Novalius, Jurnalis · Kamis 31 Mei 2018 11:58 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 05 31 20 1904889 3-jurus-ampuh-sri-mulyani-kejar-setoran-pajak-tahun-depan-F3iG2aRqVH.jpg Foto: Jurus Ampuh Sri Mulyani Kejar Setoran Pajak (Feby/Okezone)

JAKARTA - Pemerintah menyadari bahwa penerimaan perpajakan masih menjadi komponen kebijakan fiskal yang sangat penting mengingat kontribusinya signifikan dalam APBN dan memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian nasional.

Pada tahun 2017 tercatat bahwa pertumbuhan penerimaan perpajakan mencapai 4,6% atau tumbuh 12,8% jika tanpa memperhitungkan penerimaan tax amnesty tahun 2016. Hingga akhir bulan April 2018, penerimaan perpajakan telah tumbuh lebih dari 14,9% (tanpa tax amnesty).

Guna terus menjaga penerimaan perpajakan tersebut, pemerintah sudah menyiapkan kebijakan di 2019. Arah kebijakan umum penerimaan perpajakan akan dilakukan untuk mencapai penerimaan perpajakan pada tahun 2019.

Pertama, optimalisasi penerimaan perpajakan melalui penguatan kepatuhan, pengawasan dan penggalian potensi perpajakan dengan memanfaatkan data dan informasi melalui sinergi pertukaran informasi dan joint-audit antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, ekstensifikasi barang kena cukai dan digital goods dan melanjutkan program penertiban impor, ekspor, dan cukai berisiko tinggi.

 Menkeu Sri Mulyani: Kinerja APBN 2018 Alami Perbaikan

Kedua, kebijakan perpajakan untuk meningkatkan investasi dan daya saing ekspor antara lain melalui harmonisasi fasilitas pembebasan PPN untuk barang antara.

"Kemudian fasilitasi industri dan perdagangan melalui Pusat Logistik Berikat Industri Kecil Menengah (IKM) dan pengembangan/perluasan fasilitas kawasan industri tujuan ekspor untuk IKM," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani di Ruang Sidang Paripurna, DPR, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Dia melanjutkan, ketiga utilisasi data dan informasi untuk kepentingan perpajakan antara lain melalui implementasi Automatic Exchange of Information (AEol), Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). "Selain itu, Multilateral Instrument (MLI), Country by Country Reporting (CBCR), dan Authorized Economics Operator (AEO) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM)," ujarnya.

 

Dapat disampaikan bahwa penetapan target pajak tahun 2019 juga telah mempertimbangkan berbagai kebijakan insentif perpajakan dalam mendorong kegiatan perekonomian.

"Perlu disampaikan bahwa saat ini Pemerintah telah mendesain berbagai kebijakan insentif perpajakan bagi dunia usaha yang difokuskan untuk mendorong peningkatan investasi dan meningkatkan daya saing nasional," tuturnya.

Adapun kebijakan insentif perpajakan telah mulai dilakukan melalui berbagai instrumen perpajakan, seperti tax holiday, tax allowance, fasilitas Bea Masuk, dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) yang terus diberikan untuk menjamin tren pertumbuhan investasi yang semakin kokoh.

Dengan tren investasi yang semakin baik, maka diharapkan terjadi peningkatan produksi nasional terutama yang berorientasi ekspor. Peningkatan kapasitas produksi nasional sangat dibutuhkan, mengingat saat ini sedang berusaha untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan melalui peningkatan ekspor.

Selain kebijakan insentif perpajakan, untuk memperkuat ekspor maka langkah-langkah reformasi struktural juga akan terus dilakukan antara lain melalui perbaikan infrastruktur, perijinan, kepabeanan, dan lain-lain. "Perbaikan iklim investasi juga ditempuh dengan melakukan penyederhanaan perizinan di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai bagian dari implementasi Online Single Submission (OSS)," tuturnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini