nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR dan Pemerintah Duduk Bareng Bahas Kesejahteraan Tenaga Honorer K2

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 04 Juni 2018 13:22 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 06 04 320 1906255 dpr-dan-pemerintah-duduk-bareng-bahas-kesejahteraan-tenaga-honorer-k2-9BzsrYVf5l.jpeg Foto: Giri Hartomo/Okezone

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menggelar rapat gabungan dengan pemerintah di ruang Badan Musyawarah (Bamus) Gedung DPR-RI. Rapat gabungan tersebut bertujuan untuk membahas mengenai nasib serta kesejahteraan tenaga honorer Kategori 2 (K2).

Turut hadir dari pihak pemerintah adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan-RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. Sementara pihak DPR dihadiri oleh Komisi I, II, IV, VIII, IX, X, XI.

dpr

"Perkenankan kami buka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda kita kali ini tunggal yaitu penyelesaian permasalahan tenaga honorer K2," ujar Wakil Ketua DPR Utut Adianto membuka rapat musyawarah di gedung DPR, Jakarta, Senin (4/5/2018).

Sementara itu Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, terkait masalah pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi PNS, harus melalui mekanisme tes CPNS. Sebab melalui tes, maka bisa menyaring tenaga-tenaga handal yang ada di bidang tersebut.

Apalagi, perintah tersebut juga tertera dalam Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012. Aturan tersebut menekankan agar tenaga honorer yang ada saat itu, harus diseleksi melalu berbagai macam rangkaian tes. Namun sayangnya, ketika itu banyak sekali tenaga honorer K2 yang tidak lulus seleksi. Menurut perkiraannya ada sekitar 438.000 tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CPNS pada tahun 2013 lalu.

dpr

"Yang saat ini kita berkembang adalah yang tidak lulus saat itu. Regulasi pemerintah telah ikuti aturan yang disepakati," jelasnya.

Sementara itu terkait gaji, menurutnya hal tersebut bukanlah kewenangan dari pemerintah. Karena menurutnya, tenaga honorer sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab dari Kementerian atau Lembaga yang merekrutnya.

"Kami ingin menanyakan balik. Sebetulnya tenaga honorer direkrut siapa? Artinya yang merekrut lah yang harus bertanggung jawab untuk itu," jelasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini