nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menko Darmin Sebut Peran Gubernur Penting Selesaikan Sengketa Tanah

Feby Novalius, Jurnalis · Selasa 05 Juni 2018 12:29 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 06 05 470 1906730 menko-darmin-sebut-peran-gubernur-penting-selesaikan-sengketa-tanah-nzNwVQsrFa.jpeg Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution (Foto: Feby/Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut peran penting Pemerintah Provinsi untuk turut memperhatikan pendataan tanah masyarakat yang sebenarnya penguasaan bukan pemilikan.

Darmin mengatakan, peran Gubernur ini penting untuk Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Di mana tanah negara yang dikelola oleh Perhutani, dibukakan akses dan diformalkan untuk dikelola rakyat selama 30 tahun. Hanya saja, diperlukan fungsi pengawasan setiap 5 tahun apakah lahan tersebut masih digunakan atau tidak

Indahnya Sungai Berkelok yang Membelah Hutan di Kabupaten Mimika Papua

"Jangan-jangan disewakan. Enggak punya tanah boleh dapat akses. Tapi ini masalah dari zaman dulu. Jadi kita harap gubernur ikut aktif," tuturnya, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Tidak hanya pengawasan, lanjut Darmin, peran pemerintah daerah juga diperlukan untuk menentukan model dan peruntukan lahan perhutanan. Di mana pemerintah berharap lahan itu untuk dibuatkan klaster atau kelompok.

"Jadi tidak serabutan, di satu sisi adakebun jagung, di tengah ada apa lagi. Di mana ada kedelai, enggak begitu, tapi satu hamparan ada kesepakatan mau tanam apa dan diusahakan sama," tuturnya.

Kementeriaan Koordinator bidang Perekonomian menggelar rapat kerja nasional terkait Pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dengan 26 Gubernur.

Indahnya Sungai Berkelok yang Membelah Hutan di Kabupaten Mimika Papua

Turut hadir juga, KSP Moeldoko, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil.

Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, rapat kerja nasional ini merupakan langkah penting yang perlu dilakukan dan kemudian perlu dilakukan follow up selanjutnya di masing-masing provinsi. Pasalnya.

setelah dibentuk tim intervensi setiap provinsi, maka kemudian dilakukan sosialisasi dan dialog supaya pelaksanaan apa yang diatur di dalam Perpres mengenai PPTKH bisa berjalan.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini