KKP Satu-Satunya Kementerian di Bawah Menko Luhut yang Tak Dapat WTP

Feby Novalius, Jurnalis · Rabu 06 Juni 2018 12:28 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 06 06 20 1907214 kkp-satu-satunya-kementerian-di-bawah-menko-luhut-yang-tak-dapat-wtp-v7kmwXi73z.jpeg Menteri koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Feby/Okezone)

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2017. KKP pun menjadi satu-satunya kementerian di bawah Kemenko Bidang Kemaritiman yang tidak peroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Menurut Anggota IV BPK Rizal Djalil laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017, realisasi pendapatan sebesar Rp712,58 miliar atau 67,48% dari anggaran sebesar Rp1,06 Triliun.

Realisasi belanja sebesar Rp6,11 Triliun atau 66,88% dari anggaran sebesar Rp9,14 triliun dan total Aset sebesar Rp11,5 triliun. Angka-angka tersebut merupakan hasil tripartit yang telah memasukkan usulan koreksi internal dari KKP.

Riza mengungkap, alasan atas pemberian opini tersebut, di mana dalam rangka mendorong peningkatan opini laporan keuangan KKP, BPK telah mengundang Irjen KKP sebanyak 2 kali yaitu tanggal 9 Mei 2017 dan 13 November 2017 untuk menjelaskan semua temuan yang ada dengan harapan agar tidak berulang pada tahun-tahun berikutnya.

 BPK

Pada pemeriksaan atas LK KKP Tahun 2017, BPK telah secara khusus mengundang Menteri KKP selaku pengguna anggaran pada tanggal 2 Mei 2018 untuk menjelaskan temuan pemeriksaan 2017 dan perkembangan tindak lanjut temuan 2016 yang mempengaruhi opini.

Seluruh temuan Tahun 2017 telah disampaikan kepada KKP untuk mendapatkan tanggapan atau penjelasan dan BPK telah memberikan waktu yang cukup sesuai dengan permintaan KKP.

"Hasil analisis terhadap tanggapan, tidak semua didukung dengan data atau informasi yang dapat membuktikan adanya kesalahan analisis dalam temuan. Selain itu, KKP belum seluruhnya menindaklanjuti temuan-temuan Tahun 2016 yang berpengaruh terhadap opini," tuturnya, di Kantor Kemenko Maritim, Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Menurutnya, opini BPK atas LK KKP sudah sepenuhnya mempertimbangkan aspek kuantitatif dalam hal ini tingkat materialitas temuan dan aspek kualitatif dalam hal ini unsur ketidakpatuhan dan kelemahan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan yang bersifat masif.

BPK

Temuan-temuan signifikan pada pemeriksaan LK KKP tahun 2017 yang berdampak terhadap opini antara lain, Persediaan minimal sebesar Rp38,28 miliar tidak diyakini kewajarannya seperti persediaan yang tidak didukung dengan penatausahaan yang memadai dan tidak dilakukan inventarisasi fisik sebesar Rp33,92 miliar.

Kemudian, persediaan kapal yang diakui telah selesai 100% namun secara fisik belum selesai dan tidak tersedia data rincian harga satuan untuk setiap komponen dalam kontrak sebesar Rp4,36 miliar.

Nilai buku aset tetap diragukan sebesar Rp556,99 miliar yang terdiri, Aset tetap yang keberadaannya tidak dapat dijelaskan sebesar Rp684,36 juta, saldo tidak wajar yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya sebesar Rp226,60 miliar di antaranya bersaldo minus, penyusutan melampaui harga perolehan dan belum teridentifikasi penyusutannya.

BPK

"Aset tetap tanah pulau Nipa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebesar Rp129,83 miliar yang luasan dan nilai perolehannya berbeda antara data menurut SIMAK BMN, perjanjian kerjasama pemanfaatan dan persetujuan Kementerian Keuangan," tuturnya.

Kemudian, konstruksi dalam pengerjaan (KDP) sebesar Rp199,88 miliar di antaranya bersaldo minus sebesar Rp78,87 miliar, transaksi tidak wajar sebesar Rp4,25 miliar dan mutasi keluar yang tidak dapat ditelusuri menjadi aset definitif sebesar Rp56,02 miliar serta KDP hasil Pengadaan Barang Percontohan Budidaya Ikan Lepas Pantai (Keramba Jaring Apung /KJA Offshore) sebesar Rp60,74 miliar yang tidak didukung dengan dokumen progres fisik yang memadai dan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang terinci untuk setiap komponen dalam kontrak.

"BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut di atas posisi per 31 Desember 2017, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas," ujarnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini