nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tambah Anggaran Rp68,5 Miliar, Menko Darmin Butuh Rp482 Miliar untuk RKAKL 2019

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 07 Juni 2018 14:00 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 06 07 20 1907740 tambah-anggaran-rp68-5-miliar-menko-darmin-butuh-rp482-miliar-untuk-rkakl-2019-bFGCMDXVr5.jpg Foto: Menko Darmin Tambah Anggaran di 2019 (Giri/Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI). Raker kali ini adalah membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) tahun anggaran 2019.

Dalam rapat tersebut, Menko Darmin mengajukan anggaran sebesar Rp482,68 miliar untuk tahun anggaran 2019. Angka lebih tinggi dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2019 yang hanya sebesar Rp414,168 miliar.

Artinya ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp68,512 miliar. Tambahan tersebut Rp15,174 miliar untukmu Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainya dan Rp53,337 miliar untuk Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian.

"Pagu anggaran kantor Perekonomian adalah Rp482,68 miliar (di tahun 2019)," ujarnya dalam Raker RKAKL, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

 

Menurut Darmin, tambahan anggaran tersebut menyusul ada satu program yang tengah digiatkan oleh pemerintah. Adalah program Online Single Submission (OSS).

Sebab menurutnya, untuk merealisasikan anggaran tersebut cukup besar. Diperkirakan dana yang dibutuhkan sebesar Rp68,5 miliar untuk menerapkan OSS.

Diharapkan, adanya tambahan dana tersebut pelaksanaan OSS bisa lebih maksimal. Dan tentunya akan berdampak positif bagi investasi dalam negeri sebab perizinan bisa lebih mudah dan singkat.

"Dengan percepatan perizinan berusaha yang tadinya pakai IT. Tadinya itu rencananya dilaksanakan BKPM kita sudah siapkan semuanya, IT nya, reform ga, satgasnya, setiap daerah tetapi memang BKPM kelihatannya tidak siap harus rubah struktur organisasi SDM anggaranya dia juga enggak punya," jelasnya.

 Rapat Menko dengan Banggar DPR

Terkait penyerapan, Darmin membeberkan penyerapan anggaran Kemenko Perekonomian di 2018 telah mencapai 34,6%. Oleh karenanya, dirinya optimisvpenyerapan anggaran hingga akhir tahun mampu mencapai 96,2% .

"Penyerapannya di 2016 mencapai 95,4%. 2017 sebesar 96,26%. 2018, memang sampai dengan Mei masih 34,6%. Berdasarkan rancangan kerja pada akhir tahun 96,2%. Kami juga tidak berani membuat lebih tinggi takut nanti kebablasan tidak tercapai," jelasnya.

Darmin juga menjelaskan, pihaknya hingga saat ini masih banyak menggarap pembahasan proyek yang akan berlangsung hingga 2019. Adapun dua proyek yang tengah dikawal adalah pembahasan proyek strategis nasional dan pembuatan one map policy.

"Kalau kita lihat program prioritas dikantor Menko, sebetulnya adalah lanjutan dari tahun sebelumnya dan masih berjalan sampai 2019 jumlahnya ada banyak. Pertama mengawal proyek strategis nasional melalui komite percepatan pembangunan infrastruktur prioritas. Yang baru ada 245 program prioritas yang tugas kantor Menko ini adalah lebih memonitor dan mengontrol mapping kalau ada persoalan yang terhambat realisasinya," jelasnya.

"Kemudian, tahun 2018 ini sudah ditetapkan hanya ada 2 tambahan proyek nasional yang berkurang cukup banyak. Yang kedua one map policy seluruh pemerintahan itu satu. Memang yang secara nasional baru 1:500.00 tapi sebagian sudah 1:5.000 kita akan meluncurkan ini oleh instansi pemerintah pada Agustus," imbuhnya.

 

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini