nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

ADB Setujui Pinjaman Rp6,9 Triliun untuk Reformasi Fiskal Indonesia

ant, Jurnalis · Jum'at 08 Juni 2018 22:23 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 06 08 20 1908465 adb-setujui-pinjaman-rp6-9-triliun-untuk-reformasi-fiskal-indonesia-HaFshZLjTA.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Dewan Direktur Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui dua pinjaman berbasis kebijakan masing-masing senilai USD500 juta atau setara Rp6,9 triliun (kurs Rp13.900 per USD) untuk membantu Indonesia memperkuat reformasi fiskal dan belanja pemerintah serta mendorong investasi berkualitas.

Spesialis Senior Sektor Keuangan di Departemen Asia Tenggara ADB Sani Ismail mengatakan bahwa pinjaman pertama akan mendukung program Manajemen Fiskal dan Belanja Pemerintah (FPEMP).

Program ini mencerminkan pendekatan sistematis ADB dalam mendukung reformasi fiskal dan belanja pemerintah Indonesia dengan membantu pemerintah meningkatkan persiapan, transparansi, dan pemantauan anggaran.

"Program ini memungkinkan pemerintah meningkatkan pengeluaran tertarget dan mutu pengeluaran di bidang prioritas, seperti kesehatan dan pendidikan sejalan dengan pelaksanaan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dari PBB," katanya dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat (8/6/2018).

 ADB Apresiasi Kebijakan Ekonomi Indonesia

Ismail mengatakan penguatan manajemen belanja pemerintah, terutama di tingkat daerah, akan meningkatkan penyampaian layanan publik. Program FPEMP merupakan inisiatif ADB sejak 2016 untuk mendukung Indonesia dalam memetakan rencana pengeluaran sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan SDG.

Inisiatif ini telah membantu menyelaraskan perencanaan prioritas nasional dengan keseluruhan siklus anggaran, memperluas program bantuan sosial dan melengkapi strategi pendapatan jangka menengah pemerintah.

Saat ini, reformasi pemerintah di bidang manajemen belanja pemerintah dan transparansi anggaran telah diakui secara internasional, dengan ditempatkannya Indonesia pada peringkat kedua untuk Asia Tenggara dalam Indeks Anggaran Terbuka (Open Budget Index) 2017.

Sementara itu, pinjaman kedua akan dimanfaatkan untuk mendanai Program Peningkatan Investasi untuk Percepatan Pertumbuhan (SIGAP) guna membantu pemerintah meningkatkan pertumbuhan melalui investasi, dengan menjadikan lingkungan regulasi Indonesia lebih ramah bagi dunia usaha dan investor.

"Program ini akan membantu pemerintah meningkatkan efisiensi investasi publik dan swasta, sekaligus juga mengatasi kendala investasi di tingkat daerah," ujar Spesialis Manajemen Publik di Departemen Asia Tenggara ADB Robert Boothe.

 Rupiah Tak Berisiko Melemah ke Level Rp15.000 per Dolar AS

Boothe menambahkan reformasi ini termasuk upaya mengonsolidasikan dan mempercepat proses perizinan usaha, melembagakan praktik-praktik regulasi yang baik, dan memperkenalkan berbagai alat serta sistem untuk membantu pemerintah melaksanakan program investasi.

Selama ini, ADB bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya saing investasi karena lingkungan usaha berbiaya tinggi dan kendala investasi lainnya telah berkontribusi atas perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pinjaman ini merupakan pinjaman tahap ketiga untuk pelaksanaan program SIGAP untuk mengatasi kendala dalam investasi publik maupun swasta serta mendukung penguatan kerangka kerja sama pemerintah swasta serta pelaksanaan reformasi pengadaan barang dan jasa.

Upaya reformasi yang dilakukan pemerintah untuk mendorong iklim usaha dan mempercepat investasi telah membantu pertumbuhan investasi sebanyak dua persen pada 2017 dibandingkan posisi akhir 2016.

Pembenahan ini juga telah meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) Indonesia yang dipublikasikan oleh Bank Dunia, dari sebelumnya pada posisi 114 pada 2015 menjadi peringkat 72 pada 2018.

Masing-masing pinjaman sebanyak USD500 juta tersebut akan dilengkapi pembiayaan paralel yang nilainya ekuivalen dengan 200 juta Euro dari kerja sama pembangunan Jerman melalui Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW).

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini