nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

1.067 PNS Bekasi Tidak Masuk Kerja Pasca-Libur Lebaran, 134 Orang 'Kabur'

ant, Jurnalis · Kamis 21 Juni 2018 20:28 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 06 21 320 1912478 1-067-pns-bekasi-tidak-masuk-kerja-pasca-libur-lebaran-134-orang-kabur-0BGDbFUTFP.jpg Foto: PNS (Antara)

BEKASI - Sebanyak 1.067 pegawai di lingkup Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, tidak masuk kerja pada Kamis, pasca cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriyah/2018 Masehi.

"Alasan mereka beragam, namun jumlah pegawai yang benar-benar bolos bekerja tanpa alasan yang jelas mencapai 134 orang," kata Kasubag Humas Pemkot Bekasi Sajekti Rubiah di Bekasi, Kamis (21/6/2018).

Menurut dia, sebanyak 421 pegawai di antaranya mendapat tugas dinas, 211 orang sakit, 134 pegawai tanpa keterangan, 100 orang cuti dan 188 orang izin.

Presiden Jokowi Motivasi 5.165 CPNS pada Kuliah Umum di Istora Senayan

Menurut dia, jumlah aparatur yang diketahui tidak masuk kerja itu dihitung berdasarkan hasil rekapitulasi terhadap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang berjumlah 47 unit hingga Kamis sore.

OPD tersebut terdiri atas dinas, badan, kecamatan, dan kelurahan di Kota Bekasi.

Dikatakan Sajekti, ketidakhadiran itu terdata berdasarkan mesin absensi sidik jari di setiap OPD yang dikumpulkan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPPD) Kota Bekasi.

BKPPD selanjutnya akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai alasannya hingga tidak bisa masuk kerja di hari perdana pasca libur Lebaran.

Presiden Jokowi Motivasi 5.165 CPNS pada Kuliah Umum di Istora Senayan 

"Setelah itu ada penjatuhan sanksi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)," ujarnya.

Sajekti menambahkan, ada tiga jenis sanksi yang diterima aparatur, yaitu sanksi ringan, sedang hingga berat.

Sanksi ringan berupa teguran secara lisan maupun tertulis, sanksi sedang berupa penurunan pangkat lebih rendah satu tingkat dan sanksi berat adalah pemecatan secara tidak hormat.

"Pemberian sanksi juga ada tahapannya. Biasanya kita serahkan dulu ke dinas yang membawahi aparatur. Setelah itu ditangani Inspektorat sampai BKPPD," katanya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini