nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Bentuk Lembaga Baru Atur Uang Pensiun PNS

ant, Jurnalis · Selasa 26 Juni 2018 20:49 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 06 26 320 1914352 pemerintah-bentuk-lembaga-baru-atur-uang-pensiun-pns-FsxlCjbPuT.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Pemerintah sedang menyiapkan lembaga baru yang akan mengatur dan mengelola dana pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga produktivitas dan kesejahteraan mereka tetap bisa berkesinambungan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah sedang memikirkan untuk mereformasi sejumlah aturan terkait pensiun ASN.

"Yang sedang disiapkan oleh Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Pan-RB. Yang intinya adalah nanti ada sebuah lembaga baru yang akan mengatur di mana kalau di negara-negara maju yang namanya dana pensiun diinvestasikan secara baik sehingga bisa memberikan manfaat bagi para pensiunan," jelasnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/6/2018).

 Hari Ini Seluruh PNS Pemprov DKI Masuk Kerja Pascalibur Lebaran

Dan bagi para pensiunan, ujarnya bisa dimungkinkan akan diberikan tawaran apakah mereka akan mengambil dana pensiun secara menyeluruh ataukah diatur sesuai mekanisme yang ada. "Tapi intinya adalah ingin memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada para pensiunan karena keprihatinan kita yang mendalam bagi ASN kita begitu pensiun langsung drop," tambahnya.

Selama ini, pemerintah melihat para pensiunan ASN begitu memasuki usia pensiun bukannya malah bergembira tapi sebaliknya.

  Pemerintah Aceh Potong Tunjangan PNS yang Bolos Kerja Hari Ini

Menurut Pramono, menjelang pensiun umumnya ASN bahkan merasa memiliki beban sehingga kelihatan setelah pensiun kesehatan sering menurun padahal dari sisi kinerja masih produktif. "Terutama ini terjadi di TNI Polri yang usianya masih produktif tapi harus pensiun karena undang-undang," ujarnya.

Mengenai masa berlaku, ia menyebutkan rencananya kajian itu akan direalisasikan pada 2020.

"Dimatangkan antara APBN dan APBD dan tadi seperti yang disampaikan ditugaskan kepada Menkeu dan MenPAN RB," lanjutnya.

 

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini